Headline.co.id (Gorontalo) ~ Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo sepakat memperkuat pendanaan bersama program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan resmi pada 19–20 September 2025 di Gorontalo, dengan tujuan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Program ini dianggap penting karena urusan kesehatan dinilai tidak bisa ditanggung satu pihak saja.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, menjelaskan Jamkesta merupakan program unggulan yang sejalan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan premi Rp 45,57 miliar ditambah Rp 5,2 miliar dari APBD Perubahan. Hingga Agustus 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 31,37 miliar untuk membiayai 69.151 jiwa peserta PBPU BP Pemda serta 658.208 jiwa PBI JK.
“Kesepakatan ini penting untuk menentukan mekanisme, porsi, dan tanggung jawab pendanaan antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan sinergi yang kuat, layanan kesehatan bagi masyarakat akan semakin terjamin,” ujar Anang.
Data per Agustus 2025 menunjukkan cakupan UHC di seluruh Gorontalo sudah mencapai 98%. Namun, tingkat keaktifan peserta baru 94%, sehingga pemerintah menargetkan kenaikan hingga 96%. Untuk mendukung pencapaian tersebut, total anggaran Jamkesta/Jamkesda tahun 2025 dari provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp 144,5 miliar.
Selain premi, Pemprov juga menganggarkan Rp 16,11 miliar untuk iuran PBI JK, Rp 1,04 miliar untuk biaya perawatan rumah sakit, serta dukungan logistik berupa rujukan pasien luar daerah daSekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat melalui jaminan akses layanan kesehatan. Ia juga mengapresiasi dukungan kabupaten/kota yang konsisten menjalankan Jamkesta sebagai wujud filosofi Hulontalo Lipu’u, yang mengedepankan gotong royong dan kebersamaanPertemuan pembahasan itu dihadiri jajaran pemerintah provinsi, perwakilan kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. Pemerintah berharap kolaborasi lintas daerah ini dapat memastikan keberlanjutan program dan memperkuat pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh warga Gorontalo.
