Headline.co.id (Bnayuwangi) ~ Pemerintah mulai menguji coba reformasi besar dalam sistem subsidi dan bantuan sosial (bansos) nasional melalui digitalisasi di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (17/9/2025). Langkah ini diambil setelah lebih dari Rp500 triliun anggaran subsidi energi, pupuk, hingga bansos dinilai kerap salah sasaran. Uji coba ini memungkinkan warga mendaftar mandiri, kemudian diverifikasi dengan basis data kependudukan dan kondisi sosial-ekonomi.
Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, menegaskan bahwa salah sasaran penyaluran bansos bukan sekadar akibat praktik korupsi, tetapi kelemahan sistem identifikasi penerima. “Subsidi dan bansos yang seharusnya untuk orang miskin justru banyak dinikmati kelompok tidak miskin,” ujarnya saat sosialisasi.
LPG 3 Kilogram Jadi Sorotan
Rahmat mencontohkan subsidi LPG 3 kilogram yang seharusnya hanya untuk keluarga miskin, namun dalam praktiknya dipakai oleh rumah tangga menengah hingga kos-kosan di perkotaan. Data Pertamina bahkan menunjukkan lebih dari 90 persen LPG bersubsidi digunakan masyarakat non-miskin. “Fenomena serupa juga terjadi pada subsidi BBM dan pupuk,” katanya.
Sistem Dinamis Dibutuhkan
Rahmat menjelaskan, dinamika ekonomi rumah tangga membuat status kesejahteraan cepat berubah. “Ada keluarga yang miskin bulan ini karena kehilangan pekerjaan, tapi bulan depan kondisinya membaik. Sistem sekarang tidak mampu menangkap perubahan cepat ini,” ujarnya.
Karena itu, uji coba di Banyuwangi dirancang agar warga yang membutuhkan dapat mendaftar mandiri. Data tersebut kemudian diverifikasi pemerintah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan informasi sosial-ekonomi. Dengan sistem ini, penyaluran bansos dan subsidi diharapkan lebih tepat sasaran, transparan, dan adil.
Arahan Presiden dan Asta Cita
Menurut Rahmat, Presiden mendorong pemerintah berani mengakui kelemahan sistem lama dan berinovasi mencari formula baru. Reformasi digitalisasi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya target penghapusan kemiskinan absolut dan pemantapan reformasi birokrasi.
“Kalau uji coba berhasil, kita akan punya daftar nama dan NIK penerima yang jelas. Itu bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal keadilan sosial,” pungkas Rahmat.
