Headline.co.id (Banyuwangi) – Pemerintah meluncurkan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui portal Perlinsos di Aula Minak Jinggo Pemkab Banyuwangi, Kamis (17/9/2025). Program ini melibatkan Kementerian Sosial, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta Kementerian PANRB dengan tujuan mempercepat penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran dan transparan. Melalui mekanisme baru ini, masyarakat dapat mendaftar langsung secara digital tanpa menunggu pendataan dari pusat.
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional KemenPANRB, Adi Nugroho, menegaskan bahwa sistem digitalisasi dirancang untuk menjawab persoalan klasik, yaitu salah sasaran penerima dan lambatnya distribusi. “Prinsipnya no one left behind. Masyarakat yang tidak memiliki gawai, lansia, maupun penyandang disabilitas tetap bisa dibantu mendaftar lewat pendamping PKH,” ujarnya.
Proses pendaftaran dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto wajah untuk face recognition, serta data administrasi lain. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi dengan basis kependudukan, catatan rekening bank, hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mekanisme ini diharapkan menekan manipulasi sekaligus memberi kepastian alasan seseorang layak atau tidak menerima bansos.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Principal Govtech Expert DEN, Rahmat Danu Andika, menambahkan bahwa metode self-registration ini membuka peluang masyarakat miskin yang selama ini luput dari pendataan agar bisa mengakses bantuan. “Harapannya, mereka yang benar-benar membutuhkan dapat terdata, sementara yang mampu enggan mendaftar,” jelasnya.
Pemkab Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan karena dinilai proaktif dan siap mendukung implementasi. Warga pun menyambut positif uji coba tersebut. “Kalau bisa daftar langsung begini, kan enak. Semua jelas dan lebih cepat,” kata Halim, perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Banyuwangi.
Meski demikian, pemerintah memastikan pencairan bansos reguler seperti PKH dan BPNT tetap berjalan dengan mekanisme lama. Uji coba ini hanya dimaksudkan sebagai pembelajaran sebelum diterapkan secara nasional. Tim pakar statistik, ekonomi, dan kebijakan sosial juga dilibatkan untuk merumuskan formula seleksi agar hasilnya adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika terbukti berhasil, sistem digitalisasi bansos ini akan diperluas ke berbagai daerah, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Terobosan tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem perlindungan sosial menyeluruh dan pemerataan pembangunan.
Bagi warga Banyuwangi, keikutsertaan dalam pilot project ini menjadi kebanggaan. Mereka berharap digitalisasi mampu menghapus praktik diskriminasi serta meningkatkan rasa keadilan sosial.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
