Headline.co.id (Jakarta) ~ Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum legislatif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 serta perubahan status hukum PAM Jaya. Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025), ia menegaskan Pemprov DKI menitikberatkan program strategis pada ketahanan pangan, penanganan stunting, pendidikan, transportasi, pertanahan, dan mitigasi banjir. Transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda juga dipastikan akan memperkuat layanan air bersih di Jakarta.
Pemprov DKI menyiapkan 100 kampung mandiri pangan berbasis RW, memanfaatkan digitalisasi distribusi pangan melalui BUMD dan pasar induk, serta melanjutkan kerja sama contract farming dengan berbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok bahan pangan ibu kota.
Di bidang kesehatan, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita stunting, anak dengan masalah gizi, dan ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK) akan terus diperkuat. Distribusinya berbasis data by name by address (BNBA) agar tepat sasaran.
Sektor pendidikan menjadi perhatian melalui pembenahan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta peningkatan kualitas guru. Pemerintah daerah juga mendorong akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat.
Untuk transportasi, Pemprov DKI melanjutkan kebijakan rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar, sistem satu arah, hingga aturan ganjil-genap. Selain itu, kecerdasan buatan (AI) mulai diimplementasikan dalam manajemen lalu lintas, disertai pengembangan sistem integrasi transportasi publik dengan fasilitas park and ride.
Pada bidang pertanahan, Pemprov bekerja sama dengan instansi vertikal mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak 2018 hingga 2023. Sementara untuk mitigasi banjir, seluruh pompa disiagakan, pembangunan tanggul rob di Muara Angke dan Pluit dipercepat, serta normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan.
Terkait perubahan badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda, Rano Karno menegaskan transformasi ini bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan memperluas cakupan layanan air bersih. Pemprov menjamin tarif tetap terjangkau, pelayanan diperkuat melalui call center dan aplikasi digital, serta mutu air sesuai standar kesehatan.
“Prinsip pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Semua dijalankan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ujar Rano.
Transformasi ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan air bersih, memperkuat kemandirian BUMD, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di ibu kota.
