Headline.co.id (Jakarta) ~ Komisi D DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Pemerintah Pusat dalam memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat aksi demonstrasi akhir Agustus 2025. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menekankan pentingnya percepatan perbaikan agar infrastruktur kembali dapat digunakan masyarakat dan kerugian sebesar Rp80 miliar tidak semakin membebani anggaran daerah.
Baca juga: Modus Tawari Pekerjaan, Wanita di Bantul Alami Penggelapan Motor oleh Kenalan Medsos
Menurut Yuke, perusakan fasilitas umum sangat disayangkan mengingat Jakarta masih membutuhkan pembangunan di banyak sektor, seperti sekolah, rumah sakit, serta ruang terbuka hijau (RTH). Ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar proses perbaikan berjalan efektif.
“Percepatan yang dilakukan Pemprov bersama pemerintah pusat patut diapresiasi. Fasilitas yang rusak bisa segera dipulihkan dan masyarakat kembali terbantu,” ujar Yuke di Jakarta, Kamis (2/9).
Imbauan untuk Menjaga Aset Publik
Selain mendorong percepatan perbaikan, Yuke mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas milik pemerintah agar tidak kembali rusak. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa aset publik adalah kebutuhan bersama.
Baca juga: Pria di Bantul Diduga Gelapkan Mobil Jaminan Kredit, Korban Rugi Rp72 Juta
Yuke juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Pemprov DKI yang menggratiskan layanan Transjakarta serta moda transportasi lain selama masa perbaikan sepekan ke depan. Kebijakan itu dinilai meringankan beban warga yang terdampak kerusakan sarana transportasi umum.
Dukungan Perbaikan JPO oleh Pemerintah Pusat
Terkait perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen dan depan Polda Metro Jaya, Yuke menyambut baik keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum. “Paling tidak, ini bisa meringankan anggaran Pemprov sehingga fokus bisa dialihkan ke sektor lain. Yang penting koordinasinya berjalan baik,” ujarnya.
Senada dengan Yuke, anggota Komisi D DPRD DKI lainnya, Bun Joi Phiau, menegaskan bahwa kerja sama lintas pihak sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan. Ia menilai, gelombang aksi yang terjadi meninggalkan kerusakan di banyak titik sehingga membutuhkan penanganan kolektif.
Baca juga: Pos Polisi di Sleman dan Kota Yogyakarta Dirusak OTK, Polisi Sebut Upaya Provokasi
“Pada dasarnya, kami mendukung langkah Pemprov DKI. Segala cara perlu ditempuh agar kondisi Ibu Kota segera kembali normal,” kata Bun Joi.
Kerugian Infrastruktur Capai Rp80 Miliar
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan total kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi mencapai Rp80 miliar. Angka itu mencakup kerusakan dua JPO, CCTV, 18 lampu lalu lintas, serta sarana transportasi milik BUMD seperti Transjakarta dan MRT Jakarta.
Kerugian tersebut melonjak dari perhitungan awal sebesar Rp55 miliar yang hanya memperhitungkan kerusakan transportasi umum dan fasilitas pendukung. “Jika ditambahkan JPO di Senen dan Polda Metro Jaya, jumlahnya kini mencapai Rp80 miliar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9).
Baca juga: Polda Metro Jaya Taksir Kerugian Rp180 Miliar Akibat Aksi Anarkis, Lebih Besar dari Pemprov DKI
Latar Belakang Aksi
Kerusakan infrastruktur ini merupakan dampak dari demonstrasi besar yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah kota lain pada akhir Agustus 2025. Aksi yang awalnya berlangsung damai, melibatkan pelajar, mahasiswa, buruh, serta pengemudi ojek daring, berubah ricuh setelah aparat bertindak represif.
Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 orang tewas, termasuk pengemudi ojek daring Affan Kurniawan. Ribuan lainnya ditangkap dan luka-luka. Pemerintah kemudian merespons dengan mencabut tunjangan DPR, membatalkan perjalanan dinas luar negeri, serta memberikan teguran kepada aparat.
Baca juga: Aspirasi Mahasiswa Diterima, Pemerintah Janji Tindak Lanjut Lewat Kementerian
