Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kesiapan mendukung penuh pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2025 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dukungan tersebut ditandai dengan Entry Meeting yang berlangsung di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Senin (25/8/2025). Pemeriksaan ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan, akuntabel, serta dapat menjadi bahan evaluasi kinerja.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, pemeriksaan BPK bukan hanya kewajiban administratif, melainkan sarana perbaikan berkelanjutan. “Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon, melainkan pondasi utama dalam menjalankan amanah negara. Kami berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi koreksi yang konstruktif,” ujar Dudy.
Adapun pemeriksaan BPK meliputi sejumlah program strategis Kemenhub, mulai dari pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pembangunan fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, hingga kesiapan sarana transportasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Pada aspek penerimaan, realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut tercatat terus meningkat. Tahun 2023, target Rp4,4 triliun terealisasi Rp4,9 triliun, sementara pada 2024 target Rp4,8 triliun melonjak hingga Rp6,1 triliun. Untuk 2025, target ditetapkan Rp5,3 triliun, dengan capaian Rp4,1 triliun per 20 Agustus 2025.
Di bidang pembangunan, Kemenhub mencatat capaian penting berupa penyelesaian fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi berstandar internasional. Keduanya diharapkan mendukung konektivitas IKN sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.
Selain itu, Kemenhub juga berperan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan. Melalui optimalisasi angkutan laut, jembatan udara, angkutan perintis, hingga kapal ternak, Kemenhub mengalokasikan subsidi logistik sebesar Rp1,93 triliun pada DIPA 2025 guna memastikan kelancaran distribusi barang.
Menhub Dudy meminta seluruh jajarannya bersikap kooperatif selama proses audit, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta menindaklanjuti rekomendasi dengan komprehensif. Ia menambahkan, keberhasilan Kemenhub meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti komitmen transparansi keuangan. Hingga semester II 2024, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Kemenhub mencapai 86,87 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Entry Meeting ini turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, jajaran pimpinan tinggi Kemenhub, serta Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana bersama timnya.
