Headline.co.id (Jakarta) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa isu demografi harus masuk dalam daftar prioritas strategis kepala daerah di seluruh Indonesia. Ia mengingatkan bahwa persoalan kependudukan bukan semata soal jumlah, tetapi juga menyangkut kualitas dan distribusi penduduk yang berdampak luas terhadap pembangunan.
“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka maka kita harus membangun awareness,” ujar Tito dalam pernyataan resminya usai menerima kunjungan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Tito menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan pentingnya isu demografi masuk dalam perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satunya dengan menggandeng Kemendukbangga/BKKBN dan instansi terkait lainnya.
Menurutnya, pemahaman yang kuat dari kepala daerah akan membantu memperkuat sinergi penanganan isu demografi, termasuk dalam hal mendukung kehadiran dan kinerja pegawai Kemendukbangga/BKKBN di daerah.
“Kami siap memberikan dukungan penuh kepada Kemendukbangga/BKKBN dalam upaya pengendalian jumlah penduduk,” tegas Tito.
Belajar dari Negara Maju
Tito juga menyoroti dinamika demografi yang terjadi di sejumlah negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan. Di sana, angka kelahiran yang terus menurun menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan pembangunan.
“Banyak masyarakat di negara tersebut memilih hidup di kota, sementara kehidupan di perkotaan sangat kompetitif dan membuat mereka enggan berkeluarga,” katanya. Akibatnya, lanjut Tito, angka kelahiran turun drastis dan mendorong pemerintah negara-negara itu untuk mencari solusi meningkatkan populasi serta memulihkan keseimbangan antara desa dan kota.
Tito menilai Indonesia masih memiliki peluang untuk mengelola demografi secara lebih bijak dan antisipatif. Selain menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk, penting juga mendorong produktivitas mereka sebagai aset pembangunan.
“Persoalan demografi bukan hanya soal jumlah, tapi juga bagaimana menjadikan penduduk kita lebih produktif dan berdaya saing,” ujarnya.
Dengan langkah proaktif Kemendagri dan kolaborasi lintas sektor, Tito berharap daerah tidak lagi memandang demografi sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai fondasi penting dalam merancang masa depan yang berkelanjutan.
