Headline.co.id (Jakarta) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam membangun masa depan anak-anak dari keluarga miskin ditunjukkan melalui pengajuan lahan seluas 7,18 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam kunjungannya ke Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Jumat (13/6).
“Kami datang ke Kementerian Sosial dengan harapan besar agar Tulungagung bisa masuk ke kategori 1B dalam program Sekolah Rakyat. Lahan sudah kami siapkan,” ujar Gatut.
Meski masih dalam kondisi mentah, Gatut menegaskan komitmennya untuk membiayai pengurukan lahan tersebut sedalam 1,5 meter dengan dana sekitar Rp10 miliar. Ia menargetkan seluruh persyaratan administrasi dapat diselesaikan paling lambat keesokan harinya.
“Harapan kami, semoga lewat Kementerian Sosial, Tulungagung bisa masuk program ini. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami,” tegasnya.
Gatut juga menyoroti pentingnya program Sekolah Rakyat yang dinilai sangat strategis karena setiap siswa akan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp48,5 juta per tahun. Angka tersebut mencakup biaya pendidikan, akomodasi, hingga pembinaan karakter dan keterampilan siswa.
Namun demikian, Wamensos Agus Jabo mengungkapkan bahwa kuota 100 Sekolah Rakyat untuk tahun ini telah terpenuhi. Meski begitu, ia tetap membuka peluang bagi Tulungagung untuk masuk dalam gelombang berikutnya, dengan catatan pemenuhan persyaratan lahan yang sesuai standar.
“Presiden Prabowo menginginkan lahan ideal seluas 8,2 hektare, karena bangunannya bukan hanya sekolah, tapi juga asrama, dapur, ruang makan, laboratorium, tempat ibadah, dan ruang keterampilan,” jelas Agus Jabo.
Ia menambahkan bahwa meskipun lahan berada di pinggiran kota, hal itu tidak menjadi masalah. Sekolah Rakyat didesain sebagai boarding school atau sekolah berasrama, sehingga tidak harus berada di pusat kota.
Lebih jauh, Wamensos menekankan pentingnya peran Sekolah Rakyat dalam membentuk generasi unggul dari kelompok keluarga miskin. Para siswa akan dibekali tiga aspek utama: kecerdasan, karakter, dan keterampilan.
“Setelah lulus, anak-anak ini akan kembali ke masyarakat sebagai agen perubahan. Mereka akan membangun kampung halamannya dengan kapasitas yang telah ditempa secara holistik di Sekolah Rakyat,” ujar Wamensos.
Dengan antusiasme dan dukungan nyata dari pemerintah daerah seperti Tulungagung, harapan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan tampaknya bukan sekadar mimpi. Sekolah Rakyat bisa menjadi kawah candradimuka yang melahirkan masa depan Indonesia yang lebih cerah.
