Headline.co.id: Transisi dan Keberlanjutan dalam RAPBN 2025, Tantangan untuk Kabinet Prabowo
Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 melalui Nota Keuangan. Dokumen tersebut mengusung dua narasi utama: transisi dan keberlanjutan.
Berbeda dengan proses transisi APBN sebelumnya, pemerintahan Joko Widodo memberikan ruang koordinasi yang luas bagi tim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang diproyeksikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden mendatang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tradisi baru ini bertujuan untuk memperlancar proses transisi dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
Pertumbuhan di Tengah Stagnasi Ekonomi
RAPBN 2025 menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 5,1 persen. Optimisme ini didasari pada permintaan domestik yang kuat dan langkah pemerintah mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta menyalurkan bantuan sosial.
Namun, deflasi bulanan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir memicu kekhawatiran melemahnya daya beli masyarakat, yang dapat menghambat permintaan domestik.
Asumsi Makro 2025
Selain pertumbuhan ekonomi, RAPBN 2025 juga menetapkan asumsi makro lainnya. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya.
Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditetapkan sedikit lebih rendah dari batas atas proyeksi sebelumnya, yaitu 7,1 persen. Asumsi makro lainnya tetap berada dalam level aman dari rentang yang disepakati dengan DPR.
Defisit Fiskal Melebar
Salah satu perhatian utama dalam RAPBN 2025 adalah defisit fiskal yang melebar dari target tahun ini. Defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen, sementara dalam RAPBN 2025 ditargetkan sebesar 2,53 persen.
Pendapatan negara dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.613,1 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Catatan untuk Kabinet Prabowo
Pengelolaan fiskal yang bijak sangat penting untuk keberlanjutan negara. Indonesia telah mempertahankan citra positif di mata internasional terkait pertumbuhan ekonomi dan defisit fiskal yang terkendali.
Kabinet Prabowo memiliki tantangan besar untuk melanjutkan capaian tersebut. Dengan ruang partisipasi yang fleksibel dalam masa transisi, pemerintahan mendatang diharapkan dapat menyerap pembelajaran dari strategi fiskal pemerintah petahana.
Pemerintah mendatang juga harus memastikan pengelolaan fiskal yang cermat untuk menjaga peran APBN sebagai penyangga bagi negara dalam menghadapi ketidakpastian global.
sumber: https://www.antaranews.com/berita/4268103/rapbn-2025-transisi-dan-keberlanjutan.
