Program Makan Siang Gratis Dinilai Hanya Pencitraan
Jakarta – Program makan siang gratis yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, menuai kritik dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menilai program tersebut terkesan terburu-buru dan hanya mengejar pencitraan.
“Pelaksanaan program makan siang gratis ini sangat tergesa-gesa dan berfokus pada pencitraan, sementara tujuan utamanya masih belum jelas,” ungkap Ubaid dalam rilisnya, Rabu (7/8/2024).
Ubaid mempertanyakan masalah apa yang ingin diselesaikan melalui program makan siang gratis. Ia tidak melihat adanya urgensi yang dapat ditangani dengan program tersebut, baik dalam mengatasi stunting maupun memenuhi gizi anak usia sekolah.
“Program ini salah sasaran. Jika tujuannya untuk mengatasi stunting, maka seharusnya diberikan kepada ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun,” jelas Ubaid.
Jika program ini dimaksudkan untuk memenuhi gizi anak sekolah, Ubaid menilai hal tersebut tidak efektif. “Pemenuhan gizi tidak hanya cukup dengan makan siang gratis. Bagaimana dengan sarapan dan makan malam yang tidak terkontrol?” tanyanya.
Meski belum jelas tujuannya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025 untuk program makan siang gratis. Ubaid menilai pemerintah tidak boleh mengejar pencitraan terkait janji-janji kampanye.
“Pemerintah harus mempertimbangkan skala prioritas dalam program ini. Apakah ini benar-benar mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan?” ujarnya.
Ubaid mengimbau pemerintah untuk memikirkan kembali pentingnya program makan siang gratis. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memiliki tujuan program yang jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
“Harus ada kejelasan mana yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” pungkas Ubaid.
Artikel ini disadur dari JPPI Katakan Program Makan Siang Gratis Hanyalah Pencitraan
