HeadLine.co.id, (Opini) – Belasan orang pemuda yang menamakan Aliansi Pemuda Duduk Sampeyan menggelar aksi demo di perlintasan Desa Sumari Kecamatan Duduk Sampeyan pada Selasa (24/12/2019).
Dalam aksi demo tersebut, pemuda dari dua desa menuntut agar PT KAI (Persero) segera memasang palang pintu otomatis demi keselamatan jiwa.
Maraknya kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang belakangan hari ini menyedot perhatian publik. Banyak masyarakat yang menyayangkan kecelakaan yang terus terjadi dan tidak sedikit yang menyalahkan PT KAI (Persero) dalam insiden itu.
Sebab seringnya Warga Desa Sumari dan Desa Gredeg, Gresik Jawa Timur menjadi korban kecelakaan di pintu perlintasan rel kereta api karena kelalalaian pribadi dalam berkendara.
Perlu diketahui bahwa pengadaan palang pintu perlintasan beserta rambunya merupakan tanggung jawab Pemda setempat. Seperti dikutip dalam Radar Cirebon “Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Pintu Perlintasan Pasal 92, 93 dan 94 kewenangan pemasangan perlintasan kereta api tanggung jawab pemerintah daerah,”
PT KAI (Persero) hanya sebagai operator kereta dan tidak memiliki hak untuk pengadaan pintu perlintasan. PT KAI hanya bisa membantu masyarakat untuk mendesak Pemda Gresik supaya keinginan masyarakat dapat terwujud.
Tujuan pembuatan palang pintu kereta api ialah untuk mengamankan keselamatan perjalanan kereta dan pemakai jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 Undang-undang No. 23 tahun 2007.
Masyarakat dihimbau untuk tidak membuat perlintasan liar dengan dalih apapun. Bila mengetahui adanya perlintasan liar maka segera laporkan kepada petugas terdekat.
Pengendara wajib tetap waspada saat berada di perlintasan sebidang dan jangan lupa untuk tengok kanan kiri sebelum melewati perlintasan. Banyak juga kejadian kecelakaan yang disebabkan pengendara nekat menerobos pintu perlintasan, padahal palang sudah mulai menutup.
Dari beragam penyebab kecelakaan di pintu perlintasan, yang dapat menjamin keselamatan adalah pengendara itu sendiri. Patuhi rambu dan aturan yang ada dan selalu mendahulukan kereta api yang akan lewat merupakan kunci utama keselamatan.
Teruntuk Pemerintah dan Dinas Perhubungan selaku pemangku tanggungjawab kewilayahan didaerahnya hal seperti ini harus menjadi perhatian, agar tidak terkesan saling menyalahkan antar instansi. Padahal sudah ada Undang-Undang yang jelas mengatur hal ini dan harus segera direalisasikan.
