Headline.co.id, Pekanbaru ~ Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Amal Fathullah, mendorong pemerintah daerah memperkuat mitigasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyediakan rumah oksigen atau ruang udara bersih. Usulan itu disampaikan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (7/10/2026), untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari paparan kabut asap yang semakin parah. Menurut Amal, fasilitas tersebut perlu disiapkan di lokasi strategis agar warga memiliki tempat perlindungan sementara ketika kualitas udara membahayakan kesehatan.
Amal menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan titik api. Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan kesehatan bagi warga yang terdampak paparan asap.
“Asap akibat karhutla yang semakin parah di Riau harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kita tidak boleh hanya menunggu kondisi memburuk baru mengambil tindakan,” kata Amal di Pekanbaru.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rumah oksigen untuk kelompok rentan
Amal menyebut ruang udara bersih dibutuhkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Fasilitas itu dinilai penting ketika kualitas udara berada pada tingkat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Ia mengatakan paparan asap dalam waktu lama tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Karena itu, langkah perlindungan warga perlu dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman karhutla.
Menurut Amal, rumah oksigen atau ruang udara bersih harus berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Rumah sakit dan puskesmas juga perlu dilibatkan untuk menentukan lokasi yang memungkinkan digunakan sebagai fasilitas tersebut.
Perlu koordinasi lintas instansi
Untuk merealisasikan penyediaan ruang udara bersih, Amal mendorong koordinasi Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten dan kota, dinas kesehatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Koordinasi tersebut diperlukan agar fasilitas yang disiapkan dapat memberikan perlindungan bagi warga selama kondisi kabut asap memburuk. Keterlibatan rumah sakit dan puskesmas juga dinilai penting karena kedua fasilitas kesehatan itu dapat membantu menentukan lokasi yang sesuai serta mudah diakses masyarakat.
Selain penyediaan fasilitas, Amal meminta pemerintah daerah menyampaikan informasi kualitas udara secara cepat, rinci, dan mudah dipahami. Informasi itu dibutuhkan agar masyarakat mengetahui waktu yang tepat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan mengambil langkah perlindungan diri dari paparan asap.
Amal mengingatkan pemerintah agar lebih mengedepankan langkah antisipatif dalam menghadapi krisis kabut asap. Menurut dia, perlindungan kesehatan tidak boleh baru diperkuat setelah jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan meningkat atau fasilitas kesehatan mulai dipenuhi pasien.
Ia menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara seimbang. Pemadaman titik api tetap diperlukan, tetapi upaya tersebut harus disertai mitigasi dampak kesehatan bagi masyarakat yang terpapar asap.
Dengan pendekatan itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada sumber kebakaran, tetapi juga menyiapkan perlindungan langsung bagi warga, khususnya kelompok yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
