Headline.co.id (Lampung) ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung meminta pemerintah setempat untuk fokus terhadap pelaku UMKM sebagai pihak yang terdampak langsung wabah Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Wiyadi, Ketua DPRD Kota Bandarlampung saat diwawancara usai menghadiri Sidang Paripurna dalam Rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA/PPAS Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 di kantor DPRD setempat, Selasa (15/9/2020).
baca juga: Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Fasilitas Kesehatan dan Pusat Karantina Pasien Covid-19
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kami sampaikan kemarin ke pemerintah daerah yaitu pertama untuk fokus ke UMKM. Bagaimana mereka yang terdampak Covid-19 ini untuk permodalan dipermudah,” paparnya.
Kalau tidak mendapatkan bantuan cash (tunai), mereka bisa dipermudah pinjaman dengan bunga sekecil mungkin bila perlu tidak ada bunganya.
“Nah kami ini minta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membuat program tersebut,” beber Wiyadi.
Kemudian juga tadi salah satu upayanya yaitu dengan sistem padat karya. Karena dampaknya selain ekonomi kemudian juga ada buruh.
“Lalu, bantuan sosial (bansos). Nah ini bansos lupa saya ada peningkatan berapa,” paparnya.
baca juga: Luncurkan Alpha A7C, Ini Bocoran Harga dan Spesifikasi dari Sony
Terkait pengawasan, teman-teman komisi untuk melakukan hearing-hearing dan turun ke lapangan langsung mengawasi dari pada program-program tersebut. Supaya kegiatan program ini betul-betul tepat sasaran dan juga tepat kepada penerimanya.
“Karena banyak sekali kan kemarin ada masukan-masukan yang tidak berhak tapi menerima tapi yang harusnya berhak tapi tidak menerima bahkan ada yang double,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
