Headline.co.id, Jogja ~ Beberapa pemerintah daerah (pemda) akhir-akhir ini mengalami kesulitan dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola fiskal yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mendorong daerah untuk mencari sumber pendapatan baru. Meskipun pemerintah pusat mendorong pemda untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sejumlah akademisi menilai bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan pembenahan menyeluruh terhadap hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk evaluasi kebijakan efisiensi anggaran serta penataan ulang prioritas belanja negara.
Prof. Dr. Agus Pramusinto, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa kesulitan pembayaran gaji PPPK mencerminkan lemahnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, ketika pemda tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, tanggung jawab penyelesaiannya berada pada pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional. “Ketika pemerintah daerah tidak mampu, maka tanggung jawab berada di pemerintah atasnya. Untuk itu, pemerintah pusat bertanggung jawab mengatasinya,” ujarnya, Jumat (17/7).
Agus menyatakan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang tidak dirancang secara komprehensif. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih dahulu mendiskusikan secara terbuka prioritas belanja di setiap kementerian maupun pemerintah daerah sebelum melakukan penghematan anggaran. Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran sangat besar, tetapi dinilai belum dirancang secara matang dalam menentukan kelompok sasaran penerima manfaat. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang sebenarnya mampu tetapi tetap menerima program tersebut sehingga sebagian bantuan akhirnya terbuang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain persoalan efisiensi, Agus juga menilai bahwa pola penyusunan kebijakan pemerintah selama ini cenderung bersifat reaktif dan belum menyelesaikan akar persoalan. Ia mencontohkan pembentukan Sekolah Rakyat ketika terdapat anak yang tidak bersekolah, padahal sekolah yang sudah ada masih dapat diperbaiki tata kelolanya. Hal serupa juga terlihat pada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih meskipun pemerintah sebenarnya telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat diperkuat.
Agus menekankan bahwa peningkatan penerimaan daerah seharusnya tidak dilakukan melalui penambahan beban pajak kepada masyarakat. “Untuk mencari pendapatan baru dari pajak, kasihan rakyat yang bebannya sudah berat. PHK terjadi di mana-mana, mencari pekerjaan semakin sulit, harga barang semakin mahal. Jangan kemudian masyarakat kembali ditekan dengan pajak,” katanya.
Ia juga menilai bahwa ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD perlu dikaji kembali. Menurutnya, aturan tersebut menjadi kurang relevan setelah berbagai kebijakan efisiensi menyebabkan kapasitas anggaran pemerintah daerah ikut menurun. Ia menjelaskan, apabila anggaran semula sebesar 100 kemudian dipangkas menjadi 70, maka batas belanja pegawai sebesar 30 persen otomatis turun dari 30 menjadi 21. Sementara itu, kebutuhan pembayaran gaji pegawai tidak dapat ikut dikurangi dengan persentase yang sama sehingga daerah semakin sulit memenuhi kewajibannya.
Dalam jangka panjang, Agus menilai bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebutuhan riil aparatur sipil negara sebelum membuka rekrutmen PPPK baru. Rekrutmen tetap harus dilakukan apabila pelayanan publik memang membutuhkan tambahan tenaga, terutama guru dan tenaga kesehatan. Namun, menurutnya, pemerintah terlebih dahulu perlu melakukan restrukturisasi organisasi dengan menghapus pekerjaan yang sudah tidak lagi relevan dan mengalihkan pegawai ke bidang yang lebih dibutuhkan masyarakat. “Kalau sekolah memang masih membutuhkan guru, tentu harus ditambah. Kalau pelayanan kesehatan masih membutuhkan tenaga kesehatan, ya harus direkrut. Tetapi kita juga harus merestrukturisasi pekerjaan yang sudah tidak relevan agar sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif,” jelasnya.
Agus mengingatkan bahwa jika persoalan fiskal daerah tidak segera diselesaikan, kualitas pelayanan publik berpotensi menurun karena pemerintah daerah akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tidak cukup dilakukan dengan menghentikan rekrutmen PPPK, melainkan melalui pembenahan skema pembiayaan dan penataan ulang belanja negara.
Ia juga mengusulkan restrukturisasi tunjangan pejabat sebagai salah satu alternatif pembiayaan PPPK. Salah satunya melalui pengurangan tunjangan kinerja pejabat eselon I dan II sebesar 20 persen. Selain itu, pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan negara sebaiknya tidak lagi menerima honor tambahan sebagaimana praktik di berbagai negara. Menurutnya, besarnya honor komisaris dan tantiem yang selama ini diterima sebagian pejabat dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan PPPK. “Bayangkan, ada komisaris yang menerima Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan, bahkan memperoleh tantiem puluhan miliar rupiah. Kalau anggaran itu dialihkan untuk membayar PPPK, berapa banyak tenaga yang bisa diangkat. Bahkan tunjangan anggota DPR juga bisa dipotong untuk membiayai PPPK,” ujarnya.
Agus menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pembayaran gaji PPPK membutuhkan keberanian pemerintah untuk mengevaluasi prioritas belanja negara secara menyeluruh. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, restrukturisasi organisasi pemerintahan, serta penataan kembali belanja aparatur merupakan langkah yang lebih mendasar dibanding sekadar mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru. Maka, keberlanjutan pelayanan publik dapat tetap terjaga tanpa semakin membebani kondisi fiskal daerah maupun masyarakat.
