Headline.co.id, Singkawang ~ Pemerintah Kota Singkawang berupaya memperkuat keterbukaan informasi publik hingga tingkat kelurahan. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Singkawang di TCM Room pada Rabu, 17 Juni 2026. Acara tersebut menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Darusalam, sebagai narasumber dan diikuti oleh seluruh lurah serta sekretaris lurah se-Kota Singkawang.
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik harus memastikan informasi dapat diakses secara terbuka dan mudah oleh masyarakat. “Setiap kegiatan kelurahan wajib diketahui masyarakat. Bukan hanya program pemerintah kota, tetapi juga program pemerintah pusat yang perlu disampaikan kepada masyarakat,” ujar Tjhai Chui Mie.
Tjhai Chui Mie juga meminta para lurah untuk memperkuat koordinasi dengan ketua RT guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan PPID sebagai sarana memperoleh informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya penting untuk mendorong partisipasi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan yang memungkinkan berbagai program pemerintah berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menekankan pentingnya peran Diskominfo dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada PPID Pelaksana di tingkat kelurahan, termasuk terkait pengelolaan dokumen, pelayanan informasi, serta pemenuhan standar layanan informasi publik. “Diskominfo harus terus memberikan arahan kepada lurah dan sekretaris lurah mengenai informasi yang wajib dihimpun dan disampaikan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Kalbar, Muhammad Darusalam, menilai optimalisasi peran PPID di tingkat kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Menurutnya, kelurahan memiliki posisi penting sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Keberadaan PPID kelurahan sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Optimalisasi ini akan membuat keterbukaan informasi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Darusalam juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sarana dan prasarana, terutama infrastruktur sistem informasi di setiap kelurahan agar pelayanan informasi publik semakin optimal. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pembangunan yang lebih partisipatif. “Ketika pemerintah terbuka terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan program, masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan. Hal ini akan memperkuat kualitas pembangunan karena masyarakat terlibat langsung dalam prosesnya,” ujarnya.
