Headline.co.id, Gresik ~ Pemerintah berupaya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bansos dapat disalurkan tepat sasaran dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui data yang terintegrasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya integrasi data kemiskinan dalam satu sistem nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Melalui DTSEN, data sosial ekonomi akan dikelola secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam peringkat desil 1 hingga 10. “Data kemiskinan harus satu pintu agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Mensos dalam sosialisasi di Kabupaten Gresik, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis dan harus diperbarui secara berkala melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat RT/RW, desa, hingga pemerintah daerah. “Pemutakhiran data di lapangan menjadi kunci. Hasilnya akan diolah dan diperbarui setiap tiga bulan untuk memastikan ketepatan kebijakan,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain jalur formal seperti musyawarah desa, pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan, termasuk aplikasi Cek Bansos dan layanan pengaduan Kemensos. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan sasaran sekaligus meningkatkan transparansi.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik mencatat tren positif penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin turun dari 10,32 persen pada Maret 2024 menjadi 9,95 persen pada Maret 2025 atau setara 131.807 jiwa. Namun demikian, data lokal menunjukkan jumlah riil mencapai 142.107 jiwa, menandakan pentingnya sinkronisasi data pusat dan daerah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), jumlah penduduk Gresik pada desil 1 hingga 4 mencapai 541.714 jiwa. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 25,39 persen yang menerima bansos, sementara lebih dari 74 persen lainnya belum terjangkau. “Ini menjadi perhatian bersama agar intervensi ke depan lebih tepat dan merata,” ujar Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.
Selain penguatan data bansos, pemerintah juga mendorong program pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik yang saat ini menampung 75 siswa. Seluruh orang tua siswa juga telah menerima bantuan modal usaha dengan total nilai mencapai Rp391,8 juta.
Di sisi lain, pembangunan gedung permanen SRMA di Desa Raci Tengah telah mencapai progres 27,36 persen dan ditargetkan dapat digunakan pada tahun ajaran 2026–2027. Melalui integrasi data dan penguatan program pemberdayaan, pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan, guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
