Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya masalah hukum dan kesulitan pemulangan yang dialami pekerja migran Indonesia di Libya. Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian P2MI, Rinardi, menyatakan bahwa pemerintah masih memberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran sektor domestik ke beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Libya.
Namun, laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli menunjukkan bahwa masih ada peningkatan keberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Libya. “Berdasarkan laporan dari KBRI Tripoli, arus keberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Libya masih terjadi, meskipun pemerintah telah memberlakukan moratorium pengiriman pekerja domestik ke kawasan Timur Tengah,” ujar Rinardi di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Rinardi menjelaskan bahwa banyak pekerja migran menjadi korban penipuan agen perekrut. Mereka awalnya dijanjikan pekerjaan di Uni Emirat Arab atau Turkiye, tetapi setelah tiba di negara transit seperti Dubai atau Istanbul, mereka justru diberangkatkan ke Tripoli atau Benghazi di Libya. “Para pekerja ini umumnya dijanjikan bekerja di Uni Emirat Arab atau Turkiye. Namun, dalam praktiknya, mereka justru diterbangkan ke Libya tanpa pemahaman yang jelas mengenai kondisi kerja yang akan mereka hadapi,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Setibanya di Libya, para pekerja migran menghadapi berbagai masalah dengan majikan, termasuk perlakuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja. Kondisi ini mendorong sejumlah pekerja migran mencari perlindungan ke KBRI Tripoli. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan saat hendak kembali ke Indonesia.
“Proses pemulangan tidak mudah karena harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti paspor, izin tinggal, hingga izin keluar dari negara tersebut. Selain itu, terdapat denda pajak warga asing sekitar 75 dinar Libya per bulan serta biaya exit permit sekitar 555 dinar,” jelas Rinardi. Dalam beberapa kasus, pekerja yang memutus kontrak kerja sebelum dua tahun juga diminta membayar ganti rugi kepada majikan dengan nilai 5.000 dolar Amerika Serikat hingga 7.000 dolar Amerika Serikat.
“Jika seluruh komponen biaya tersebut dihitung, total biaya yang diperlukan untuk pemulangan dapat mencapai lebih dari Rp100 juta per orang, termasuk denda, ganti rugi, dan tiket pesawat. Proses pemulangan bahkan dapat memakan waktu berbulan-bulan,” ujarnya. Oleh karena itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan perekrutan tenaga kerja ke luar negeri.
Rinardi juga mengingatkan warga negara Indonesia yang sedang transit di Dubai, Uni Emirat Arab, maupun Istanbul, Turkiye, dan diminta melanjutkan penerbangan ke Libya agar segera menolak. “Apabila mengalami situasi tersebut, kami mengimbau agar segera meminta bantuan kepada petugas bandara setempat untuk dihubungkan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai atau Istanbul guna mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga mengimbau calon pekerja migran Indonesia untuk memastikan seluruh proses penempatan dilakukan secara prosedural. Masyarakat dapat mengecek job order dan legalitas penempatan melalui laman resmi siskop2mi.bp2mi.go.id.
