Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya integrasi layanan pos komersial dan layanan pengantaran berbasis permintaan untuk menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih di atas 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Regulasi Pos dan Peran Layanan Pengantaran Berbasis Permintaan yang diadakan oleh idEA di Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).
Nezar menjelaskan bahwa sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 8,98 persen secara tahunan dan mencapai sekitar sembilan persen pada triwulan I 2025. Sektor ini menyerap lebih dari enam juta tenaga kerja dan menangani hingga tujuh juta paket per hari. “Ini menunjukkan betapa vitalnya lapangan usaha transportasi ini sebagai tulang punggung ekonomi digital,” ujar Wamenkomdigi.
Menurut Nezar, tingginya biaya logistik berdampak langsung pada harga barang, daya saing UMKM, serta ongkos kirim yang dibayar masyarakat. Oleh karena itu, integrasi sistem dan adopsi smart logistics dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Melalui Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pos Komersial, pemerintah menata ulang peran pos sebagai pengelola rantai pasok e-commerce nasional. Pos tidak hanya mengirim barang, tetapi juga bertindak sebagai konsolidator jaringan, pengelola standar, dan pengendali kualitas.
Di sisi lain, layanan pengantaran berbasis permintaan memperkuat tahapan first mile dan last mile yang menuntut kecepatan serta fleksibilitas tinggi. “Keberadaan layanan pengantaran berbasis permintaan ini sangat nyata dan kita tidak bisa abai dengan keberadaannya dan juga kontribusinya yang sudah memperlancar, sudah membangkitkan dinamika ekonomi digital,” kata Nezar.
Ia menegaskan bahwa integrasi ini dirancang untuk menciptakan sistem yang saling melengkapi. Pos membangun struktur dan tata kelola, sementara layanan berbasis permintaan menghadirkan respons cepat di lapangan. Model ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi, mempercepat pengiriman, serta menjaga keberlanjutan jutaan pekerja di sektor logistik.
Nezar juga menekankan pentingnya menciptakan level playing field melalui monitoring yang transparan dan infrastructure sharing. Kebijakan ini dinilai memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri besar, UMKM, maupun pekerja pengantaran. “Kita mengharapkan adanya feedback dari teman-teman pelaku industri sehingga nanti dalam melakukan formulasi kebijakan itu bisa mengakomodasi semua stakeholders yang ada dan juga bisa memberikan solusi yang adil,” ujarnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka ruang diskusi lanjutan, termasuk koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait aspek transportasi dan tarif. Pemerintah menargetkan ekosistem logistik yang lebih efisien agar harga lebih terkendali, UMKM lebih kompetitif, dan masyarakat memperoleh layanan kirim yang cepat dengan biaya yang rasional.
