Headline.co.id, Surabaya ~ Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta perwakilan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) mengadakan forum kolaboratif. Forum ini bertujuan menyusun rencana kontinjensi banjir Bengawan Solo yang terintegrasi dengan pendekatan Anticipatory Multi-Purpose Disaster (AMPD). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada 11–12 Februari 2026.
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jatim, Edy Purwinarto, pada Kamis (12/2/2026) menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana yang tidak dapat dihindari. Ia menyatakan bahwa peringatan dini dari BMKG harus diikuti dengan kesiapan masyarakat untuk menyelamatkan diri sebelum dampak terburuk terjadi. “Dalam sistem penanggulangan bencana, BPBD menjadi penanggung jawab utama di daerah, sementara PMI bergerak di bawah koordinasi BPBD. Karena itu, masyarakat tangguh yang memahami tanda peringatan dini sangat penting,” ujarnya.
Edy Purwinarto menambahkan bahwa program ini merupakan amanah dari PMI Pusat yang dilaksanakan bersama BPBD dengan dukungan Pemerintah Australia. Selain fokus pada tanggap darurat, dukungan donor juga memperkuat upaya mitigasi serta pendanaan kebencanaan di Jawa Timur. Officer Program Siap Siaga Jatim, Mambaus Suud, menyatakan bahwa forum ini menjadi momentum untuk mengintegrasikan pendekatan Anticipatory Action/Anticipatory Multi-Purpose Disaster dalam penyusunan rencana kontinjensi Bengawan Solo. Pendekatan ini memanfaatkan informasi peringatan dini untuk mendorong aksi sebelum bencana berdampak luas.
Program Manager DFAT Australia, Henry Pirade, menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu dari empat provinsi prioritas kerja sama kebencanaan Indonesia–Australia, selain Bali, NTT, dan NTB. Sejak 2009, kedua negara telah bekerja sama memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui program Siap Siaga yang dikelola oleh Palladium dan PMI. “Pendekatan antisipatif sangat strategis di tengah meningkatnya risiko hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Ini tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga mengurangi kerugian ekonomi,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dengan menempatkan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas sebagai prioritas perencanaan.
Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Dadang Ichwandi, menjelaskan bahwa rencana kontinjensi Bengawan Solo terakhir disusun pada 2018 dan kini diperbarui. Lima kabupaten terdampak meliputi Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Rencana kontinjensi tersebut disusun berbasis skenario terburuk, pemetaan kebutuhan delapan klaster, serta ketersediaan sumber daya lintas lembaga. “Renkon adalah kesepakatan bersama agar saat tanggap darurat semua sudah tahu siapa berbuat apa,” tegasnya.
Melalui forum ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat sinergi agar dokumen rencana kontinjensi menjadi rencana operasi yang siap dijalankan demi mewujudkan Jawa Timur yang semakin tangguh menghadapi bencana. (MC Prov Jatim hjr/eyv)
