Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara di tengah tantangan global yang meliputi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Indonesia berupaya menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh melalui kebijakan makro yang kredibel, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Hong Kong memiliki kemitraan ekonomi khusus dengan Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar USD6,5 miliar. Dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong telah berinvestasi sebesar USD10 miliar di Indonesia. Perjanjian Perdagangan Bebas Hong Kong–ASEAN yang berlaku sejak 2020 telah memperkuat hubungan ekonomi dan bisnis kedua pihak. Hal ini disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara utama dalam China Conference: Southeast Asia 2026 di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Airlangga juga mengungkapkan bahwa kinerja makroekonomi Indonesia menunjukkan prospek yang positif, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2025 mencapai 5,39 persen (yoy) dan pertumbuhan sepanjang tahun 2025 sebesar 5,11 persen. Inflasi terkendali pada level 3,55% (yoy) pada Januari 2026, sementara indeks PMI manufaktur berada dalam fase ekspansi selama enam bulan berturut-turut pada level 52,6.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di sektor eksternal, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD2,51 miliar pada Desember 2025 dan mempertahankan surplus selama 68 bulan berturut-turut. Pertumbuhan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,5 persen, rasio gini sebesar 0,375, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 75,9, serta penciptaan sekitar 1,4 juta lapangan kerja sepanjang tahun 2025.
Untuk memperkuat perdagangan global, Indonesia aktif dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G20, dan COP. Pemerintah juga mempercepat implementasi perjanjian perdagangan strategis, termasuk penandatanganan Indonesia–Canada CEPA, percepatan IEU–CEPA yang ditargetkan berlaku pada awal 2027, negosiasi penurunan tarif impor Amerika Serikat, serta proses aksesi OECD untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat reformasi struktural.
Di bidang ekonomi hijau dan ketahanan energi, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah kebijakan melalui Asta Cita. Pada tahun 2026, ketahanan energi menjadi prioritas nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp402,4 triliun. Transformasi hijau ini didukung oleh pengembangan energi terbarukan hingga 3.686 GW, pembangunan green supergrid, hilirisasi industri baterai kendaraan listrik dan panel surya, pengembangan bahan bakar nabati B40–B50, SAF, hidrogen, amonia hijau, serta penerapan teknologi CCS/CCUS.
Transformasi ini didukung oleh komitmen internasional, termasuk pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan percepatan kerja sama AZEC. Selain memperkuat ketahanan energi, agenda ekonomi hijau ini diproyeksikan mampu menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2029, yang didukung melalui program pemagangan dan pengembangan keterampilan berkelanjutan. “Perjalanan menuju perekonomian Indo-Pasifik yang berkelanjutan dan masa depan net-zero bukanlah jalan yang dapat ditempuh sendiri. Sinergi kepemimpinan Indonesia dan keunggulan teknologi para mitra kawasan termasuk China merupakan mesin penggerak ketahanan ekonomi Asia Tenggara,” tutup Menko Airlangga.
