Headline.co.id, Bireuen ~ Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin rapat koordinasi dengan para camat dan keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Camat Peusangan pada Minggu, 8 Februari 2026. Rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memberikan kejelasan informasi terkait bantuan hunian sementara (huntara) dalam masa transisi pemulihan pascabencana.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mendampingi warga terdampak, terutama selama fase transisi menuju pemulihan. “Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana,” ujar Fadhlullah.
Ia menjelaskan bahwa rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga hilang telah dimasukkan dalam skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dan telah diusulkan ke pemerintah pusat. Skema bantuan ini juga telah disosialisasikan hingga tingkat desa agar masyarakat memahami tahapan yang sedang berjalan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai aspirasi masyarakat Bireuen yang menginginkan kejelasan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan huntara. Berdasarkan data, sebanyak 2.646 kepala keluarga (KK) telah diproses transfer oleh PPK BNPB melalui Bank Aceh Syariah dan BSI. Dari jumlah tersebut, 1.596 KK telah terkonfirmasi menerima DTH, sementara sisanya masih dalam proses kliring antarbank dan penyelesaian administrasi, termasuk perbaikan data NIK yang sedang ditangani BNPB dan BPBD Kabupaten Bireuen.
“Yang sudah menerima DTH tentu mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu kami hadir di sini untuk berdialog dan memastikan semua berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan kendala di kemudian hari,” tegas Fadhlullah.
Dalam rapat tersebut, para keuchik menyampaikan kondisi aktual di lapangan. Mayoritas gampong terdampak menyampaikan aspirasi warganya yang memilih langsung pembangunan hunian tetap (huntap). Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan bahwa warganya yang rumahnya hanyut tetap memilih langsung huntap. “Mereka memilih langsung huntap dengan berbagai pertimbangan kenyamanan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menyampaikan bahwa warga berharap dapat kembali membangun kehidupan di kampung asal masing-masing. Meski rumah sempat terendam lumpur, warga memilih membersihkan dan menata ulang lingkungan sambil menunggu proses pembangunan. Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, juga menyampaikan aspirasi serupa, seraya berharap pembangunan huntap dapat segera terealisasi.
Sementara itu, Keuchik Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Habibullah, menyampaikan bahwa sebanyak 58 KK warganya telah menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan. Sebanyak 12 KK lainnya masih menunggu pencairan, dan pemerintah tengah mempercepat proses tersebut mengingat sebagian warga telah kehilangan penghasilan selama dua bulan terakhir.
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, menjelaskan bahwa hasil survei dan wawancara langsung menunjukkan mayoritas masyarakat Bireuen memilih DTH dan mengharapkan pembangunan huntap secara langsung. Ia memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang apabila huntap belum siap. Selain itu, bantuan perbaikan rumah disiapkan sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta rusak berat. “Saya sudah verifikasi langsung, memang masyarakat Bireuen menginginkan huntap langsung,” ujarnya.
Saat ini BNPB masih melakukan validasi data dari 3.266 usulan pemerintah Kabupaten Bireuen guna memastikan ketepatan sasaran. “Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” katanya.
Plt Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menambahkan bahwa ahli waris korban meninggal dunia akan menerima santunan. Korban luka berat juga akan menerima santunan sebesar Rp5 juta. Pemerintah melalui Kementerian Sosial turut menyalurkan bantuan perabot sebesar Rp3 juta, bantuan lauk pauk Rp450 ribu per orang per bulan bagi warga yang memilih tinggal di huntara (berlaku sementara selama tiga bulan), serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta per keluarga. Seluruh bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Bupati Bireuen, Mukhlis, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat telah disampaikan secara terbuka dalam forum tersebut. “Hari ini sudah jelas masyarakat menginginkan huntap langsung, dan kita fokus mengawal prosesnya,” katanya. Anggota DPRA, Rusyidi Mukhtar Ceulangiek, turut mengajak para keuchik untuk terus menyampaikan informasi secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Rapat menyepakati bahwa tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH mengikuti ketentuan yang berlaku, dan pembangunan huntap menunggu terbitnya SK Bupati. Dengan kesepahaman tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan kini berfokus mempercepat pembangunan hunian tetap agar masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan layak.
Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam rapat tersebut turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Syakir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Zulkifli, serta para kepala SKPA terkait.
