Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI. Salah satu topik utama yang dibahas adalah partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik Palestina.
Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. “Kesan saya, Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis. Sekarang ini, satu-satunya opsi yang tersedia di atas meja adalah Board of Peace. Tidak ada opsi lain,” ungkap Dino.
Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah langkah diplomatik yang penuh risiko dan ketidakpastian. Meski demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami sepenuhnya tantangan dan risiko geopolitik yang menyertainya. “Ini adalah suatu eksperimen. Bukan obat mujarab untuk semua masalah. Tapi saya melihat beliau sangat realistis mengenai hal itu,” lanjutnya.
Dino juga menyoroti pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai strategi penyeimbang, serta mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap memegang teguh prinsip dan kepentingan nasional. “Yang paling saya hargai adalah posisi beliau yang sejalan dengan Foreign Policy Community of Indonesia: masuk dengan hati-hati dan selalu terbuka untuk keluar apabila hal ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia,” tegas Dino.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, menyoroti pentingnya proses konsultatif yang dilakukan Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut lahir dari dua rangkaian dialog intensif antarnegara berpenduduk mayoritas Islam. “Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dilakukan setelah melalui dua tahap konsultasi di negara-negara Islam,” ujar Hassan.
Menurut Hassan, keterlibatan delapan negara dalam forum ini diharapkan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan dan menjaga agar langkah yang diambil tetap selaras dengan tujuan kemanusiaan. Hassan juga mengingatkan bahwa proses penyelesaian konflik tidak harus selalu berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengingat sejarah diplomasi internasional menunjukkan banyak proses damai yang berlangsung di luar kerangka tersebut. “Artinya, kita tidak perlu bersikap apriori. Selama prosesnya menghasilkan kemajuan, kita tidak harus memandang inisiatif di luar PBB secara negatif,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia memiliki ruang kedaulatan penuh dalam menentukan kelanjutan keterlibatan dalam Board of Peace. “Kita memiliki kedaulatan untuk memutuskan apakah akan terus terlibat atau tidak, tergantung bagaimana proses ini berjalan dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan niat utama kita, yakni membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan.
