Headline.co.id, Merauke ~ Dinas Perhubungan (Dishub) Papua Selatan mengumumkan bahwa mereka belum dapat menyediakan layanan shuttle bus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pusat pemerintahan baru di Salor. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran daerah yang mengharuskan penyesuaian program dengan kondisi keuangan yang ada.
Kepala Dishub Papua Selatan, Michael R. Gomar, menjelaskan bahwa untuk mendukung aktivitas di awal tahun 2026, pihaknya hanya mampu melakukan simulasi dengan meminjam armada. “Kami harus menyesuaikan program dengan anggaran yang tersedia,” kata Gomar pada Kamis (29/1/2026).
Menanggapi situasi ini, Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, menyatakan bahwa kekurangan seperti ini adalah hal yang wajar bagi provinsi baru. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama pemerintah dan DPRP untuk memenuhi kebutuhan secara bertahap. Salah satu solusi yang sedang dibahas adalah pembangunan rumah susun (rusun) khusus bagi ASN penerimaan baru asli Papua yang masih lajang. Kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan akses mereka ke kantor dengan berjalan kaki, mengingat keterbatasan finansial yang sering dialami ASN baru.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Namun, pelaksanaan solusi tersebut masih terhambat oleh masalah infrastruktur. Saat ini, kantor-kantor dinas di Kompleks Perkantoran Salor belum tersedia, sehingga rumah jabatan pejabat sementara dialihfungsikan sebagai kantor. Kondisi ini memperumit akses transportasi dari Kota Merauke ke Salor.
Heribertus juga menyebutkan bahwa gubernur telah merencanakan penyediaan bus angkutan pegawai, tetapi realisasinya menunggu proses penyusunan APBD. “Kami berharap anggaran dapat segera disusun agar program ini bisa direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, ASN yang memiliki kendaraan pribadi diharapkan dapat bertanggung jawab atas transportasi mereka sendiri. Pilihan lain, seperti menyewa rumah di sekitar Salor, juga sulit dilakukan karena terbatasnya pasokan rumah kontrakan di wilayah tersebut. Banyak ASN memilih untuk pulang-pergi (PP) meskipun ada kekhawatiran terkait keamanan, keselamatan, dan efektivitas waktu kerja. “Kami harus mempertimbangkan semua opsi yang ada,” tambahnya. (McMrk/Get/Ngr)
