Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan 595 Standar Nasional Indonesia (SNI) baru sepanjang tahun 2025. Langkah ini diambil untuk memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional. Dengan penambahan ini, total SNI aktif kini mencapai 10.081 standar, yang mencakup berbagai sektor strategis seperti pangan, kesehatan, energi, infrastruktur, dan teknologi informasi.
Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menegaskan bahwa standardisasi merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan aman dan efektif, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Beberapa SNI dirancang untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, dan mitigasi risiko bencana.
“SNI kami susun bukan sekadar regulasi teknis, tetapi sebagai alat perlindungan masyarakat dan penguatan industri nasional,” ujar Kristianto dalam konferensi pers refleksi kinerja 2025 dan outlook 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Hingga akhir 2025, BSN mencatat bahwa 1.099 jenis produk atau 18,5 persen dari total produk yang beredar telah menerapkan SNI. Dari jumlah tersebut, 204 produk ber-SNI berhasil menembus pasar ekspor, menunjukkan peran standar nasional dalam meningkatkan penerimaan produk Indonesia di pasar global.
Di sektor usaha mikro dan kecil (UMK), BSN memfasilitasi penerapan SNI kepada 775 UMK dan 52 organisasi, serta mendukung sertifikasi SNI bagi 149 pelaku usaha. Sebanyak 19 UMK binaan BSN berhasil menembus pasar internasional, mengekspor produk seperti durian, rumput laut, tempe, hingga produk furnitur dan briket ke Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah.
BSN juga mencatat manfaat ekonomi dari adopsi standar internasional ke dalam SNI. Sepanjang 2025, masyarakat memperoleh penghematan biaya sekitar Rp3,7 miliar dari pembelian tujuh SNI adopsi internasional dibandingkan membeli standar internasional secara langsung.
Di bidang akreditasi, melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN), BSN mengakreditasi 644 lembaga penilaian kesesuaian. Sementara di bidang metrologi, BSN memperoleh sembilan pengakuan internasional baru, sehingga total pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi Indonesia mencapai 164 lingkup.
Memasuki 2026, BSN akan memfokuskan kebijakan pada pengendalian mutu barang beredar, perluasan pengakuan internasional, serta penguatan peran pihak ketiga dalam infrastruktur mutu nasional. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI dan dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya pada sektor pangan, kesehatan, perumahan, energi, pendidikan, dan ketangguhan bencana.
“Ke depan, standardisasi harus menjadi fondasi kedaulatan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Ini bukan hanya soal mutu produk, tetapi juga keberlanjutan pembangunan nasional,” tegas Kristianto.
