Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Pusat Statistik (BPS) mengirimkan mahasiswa dari Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) untuk melakukan pendataan lapangan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat dukungan data dalam upaya percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana di Sumatra.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026), bahwa keterlibatan mahasiswa Polstat STIS merupakan bagian dari upaya BPS dalam menyediakan data pascabencana yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pendataan ini merupakan wujud kontribusi mahasiswa, tidak hanya untuk keilmuan tetapi juga kepada masyarakat. Sekaligus, ini akan menjadi tulang punggung penyediaan data untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana,” ujar Amalia.
BPS berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan data untuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Pengiriman ini merupakan tahap kedua setelah sehari sebelumnya 120 mahasiswa telah diberangkatkan. Pada tahap ini, kembali diberangkatkan 120 mahasiswa menggunakan pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Mahasiswa Polstat STIS akan bertugas sebagai enumerator lapangan bersama pegawai BPS untuk mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak. Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).
Data yang dikumpulkan akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data dari pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hasil pendataan ini akan menjadi dasar bagi satuan tugas penanganan bencana dalam menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
