Headline.co.id, Lumajang ~ Pemerintah Kabupaten Lumajang berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, khususnya dari Wisata Tumpak Sewu, dengan kenaikan pajak sebesar 50 persen, dari sekitar Rp100 juta menjadi Rp150 juta per bulan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pengelolaan potensi lokal yang lebih tertib dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi keuangan daerah.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan ini merupakan hasil dari penataan sistem pengelolaan yang lebih baik, penguatan pengawasan, dan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi di kawasan wisata memberikan kontribusi bagi daerah. “Ketika potensi daerah dikelola dengan sistem yang jelas dan pengawasan yang konsisten, maka manfaat fiskalnya akan kembali ke masyarakat,” ujar Indah Amperawati dalam acara silaturahmi Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Cabang Lumajang di Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang, pada Selasa (13/1/2026).
Menurut Bupati Indah, peningkatan pendapatan pajak hingga 50 persen ini tidak hanya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Pajak dari sektor pariwisata menjadi sumber pembiayaan alternatif di tengah terbatasnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Indah Amperawati menekankan bahwa pengelolaan Wisata Tumpak Sewu diarahkan pada keberlanjutan, bukan hanya peningkatan kunjungan wisatawan. Pemerintah memastikan keseimbangan kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi. “Peningkatan pajak menunjukkan adanya kepatuhan dan keadilan dalam pengelolaan. Ini penting agar pariwisata tidak hanya ramai, tetapi juga tertib dan memberi nilai tambah bagi daerah,” tambahnya.
Keberhasilan optimalisasi pajak Wisata Tumpak Sewu ini menjadi contoh konkret bahwa potensi lokal dapat menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah jika dikelola secara profesional dan diawasi secara berkelanjutan. Melalui capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pengelolaan pariwisata yang akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
