Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Luar Negeri dari delapan negara, termasuk Indonesia, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, mendesak Israel untuk membuka akses bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional di Gaza dan Tepi Barat, Palestina. Desakan ini bertujuan agar PBB dan LSM dapat beroperasi secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa batasan, mengingat peran penting mereka dalam respons kemanusiaan di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI melalui unggahan di media sosial X, @Kemlu_RI, pada Jumat (2/1/2026).
Kemlu RI menegaskan bahwa segala upaya yang menghambat kemampuan PBB dan LSM internasional untuk beroperasi tidak dapat diterima. Para menteri luar negeri tersebut memuji upaya tanpa henti dari organisasi dan badan PBB, terutama UNRWA atau Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, serta LSM kemanusiaan internasional yang terus memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina dalam kondisi yang sangat sulit dan kompleks.
Para menteri juga menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, yang diperparah oleh kondisi cuaca buruk dan tidak stabil, termasuk hujan lebat dan badai. Situasi ini semakin parah akibat terbatasnya akses kemanusiaan, krisis pasokan kebutuhan pokok, serta lambannya kedatangan material penting untuk pemulihan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan, terutama bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan tidak memadai. Kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang robek, runtuhnya bangunan, serta paparan suhu dingin yang disertai malnutrisi meningkatkan risiko bagi kehidupan warga sipil, termasuk wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, dan individu dengan kerentanan medis.
Negara-negara tersebut menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka menyatakan niat untuk berkontribusi pada keberhasilan implementasinya, yang bertujuan memastikan gencatan senjata berkelanjutan, mengakhiri perang di Gaza, dan menjamin kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina.
Dalam konteks ini, para menteri menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang tahan lama dan layak untuk melindungi warga dari kondisi dingin ekstrem. Mereka juga mendesak komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moral mereka, serta menekan Israel untuk segera mencabut pembatasan akses masuk dan distribusi pasokan penting, termasuk tenda, material tempat tinggal, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, dan dukungan sanitasi.
Para menteri menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan yang segera, komprehensif, dan bebas hambatan ke Jalur Gaza tanpa campur tangan pihak mana pun, melalui PBB dan badan-badannya, serta percepatan rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit.
