Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berupaya mempercepat penyediaan akses internet di wilayah yang masih mengalami blankspot. Pemerintah menargetkan sebanyak 2.500 desa yang belum terhubung dengan internet dapat menikmati layanan tersebut pada tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan Indonesia Digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerataan konektivitas merupakan fondasi penting agar masyarakat desa dapat mengakses pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara. “Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026,” ujar Menteri Meutya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Meutya Hafid menjelaskan bahwa upaya ini adalah langkah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif setelah sebelumnya Kemkomdigi melakukan pembangunan infrastruktur secara masif pada 2023–2024. Ia menekankan bahwa infrastruktur yang telah dibangun perlu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. “Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” tuturnya.
Menteri Meutya juga menambahkan bahwa ruang digital harus memberi peluang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk berkembang bersama. “Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua,” tukas Menkomdigi.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menyusun arah pembangunan Indonesia Digital dengan tema Terhubung, Tumbuh, Terjaga. Tema ini menggambarkan harapan agar konektivitas yang merata dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan ruang digital yang aman.
Pada kesempatan itu, Kementerian Komdigi sekaligus merilis Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Renstra) 2025-2029. Renstra 2025–2029 memuat arah penguatan konektivitas, pengembangan ekosistem digital nasional, tata kelola pemerintahan berbasis digital, hingga kesiapan masyarakat menghadapi teknologi masa depan. Seluruhnya dirancang agar transformasi tidak terpecah dan berjalan seirama dari pusat hingga daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri telekomunikasi, akademisi, dan komunitas.
