Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tugas kepada PT PLN (Persero) untuk menyerap anggaran tambahan sebesar Rp4,35 triliun. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi anggaran kementerian tersebut. “Sekitar Rp4,35 triliun itu menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Per 10 November 2025, realisasi anggaran Kementerian ESDM mencapai 31,12 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp14,1 triliun. Sebelumnya, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran sekitar Rp8,3 triliun yang kemudian dipangkas menjadi Rp7,8 triliun karena efisiensi. Jika dihitung dari pagu awal, realisasi anggaran sudah mencapai 62,86 persen pada tanggal tersebut.
Namun, seiring berjalannya waktu, Kementerian ESDM memperoleh tambahan anggaran pada Agustus, sehingga pagu anggaran meningkat menjadi Rp14,1 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk membiayai program strategis seperti bantuan pemasangan baru listrik (BPBL). “Karena anggarannya baru muncul di bulan Agustus, maka September-Oktober baru kami melakukan tender. Nah, sekarang baru penyerapannya kurang lebih sekitar 2,48 persen di bulan November,” jelas Bahlil.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk menyerap anggaran ini, Menteri Bahlil menugaskan PLN. Ia optimis PLN dapat menyerap anggaran tersebut dalam waktu singkat karena sudah memiliki infrastruktur yang memadai. “Di prognosa, kami rencanakan untuk di 2025 Desember itu bisa mencapai 92 persen,” tambah Menteri ESDM.
Rincian pagu anggaran Kementerian ESDM per unit adalah sebagai berikut: Sekretariat Jenderal Rp646,4 miliar (realisasi 68,95 persen); Inspektorat Jenderal Rp128,1 miliar (realisasi 67,81 persen); Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Rp5,367 triliun (realisasi 33,84 persen). Selain itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki pagu Rp4,35 triliun (realisasi 3,21 persen); Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Rp768 miliar (realisasi 61,16 persen); Setjen Dewan Energi Nasional Rp64,6 miliar (realisasi 75,88 persen); dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Rp576,7 miliar (realisasi 80,97 persen).
Selanjutnya, Badan Geologi memiliki pagu anggaran Rp1,599 triliun (realisasi 33,63 persen); BPH Migas Rp159,1 miliar (realisasi 77,06 persen); Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Rp366 miliar (realisasi 52,49 persen); serta Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dengan pagu anggaran Rp77,2 miliar (realisasi 81,36 persen).
