Headline.co.id (Jakarta) — Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di kawasan pesisir. Upaya ini disampaikan dalam rapat koordinasi bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir” yang digelar di Jakarta, Rabu (29/10/2025). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Amran, menegaskan bahwa forum koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mempercepat pembentukan serta penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di kawasan strategis.
“Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Amran.
Ia menjelaskan, kegiatan ini juga difokuskan untuk menghimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata. “Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di kawasan strategis pariwisata nasional,” tambahnya.
Dukungan lintas kementerian menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Eko Sari Budirahayu dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menyampaikan bahwa pihaknya tengah memperkuat pendampingan melalui tenaga Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Pendamping ini membantu pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, akses SIMKOPDES, hingga memastikan koperasi mampu mandiri dan berkelanjutan,” jelas Eko.
Dari sisi sektor kelautan, Eka Kurniadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa KKP mendukung penuh penguatan koperasi pesisir melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Program ini dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir, untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ungkapnya.
Sementara itu, dari sektor pariwisata, Utari Widyastuti dari Kementerian Pariwisata menambahkan bahwa program Desa Wisata juga berperan aktif mendukung penguatan Koperasi Merah Putih.
“Kolaborasi lintas kementerian menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis desa yang berkelanjutan,” tuturnya.
Menutup diskusi, Hanafi, Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil Kemendagri, menegaskan bahwa koperasi nelayan yang telah berjalan tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih, kecuali bagi koperasi yang masih pasif.
“Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju,” kata Hanafi.
Ia menambahkan, sinergi antara Kemenkop, KKP, Kementerian Pariwisata, serta pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat kelembagaan, memperlancar operasional, dan mengoptimalkan potensi ekonomi pesisir.
Upaya lintas sektor ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi pesisir berbasis koperasi, yang tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat nelayan, tetapi juga mendorong pertumbuhan pariwisata bahari nasional secara berkelanjutan.
