Headline.co.id (Jakarta) — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memperkuat kapasitas dan sinergi komunikasi publik pemerintah agar lebih adaptif, profesional, dan kolaboratif di tengah arus transformasi digital. Upaya ini diwujudkan melalui tiga kegiatan strategis yang digelar serentak di Denpasar, Bali, Rabu (29/10/2025): IGID Menyapa, Forum Media Monitoring (FoMo), dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standardisasi Konten Pemerintah.
Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemenkomdigi, Nursodik Gunarjo, yang membuka secara resmi kegiatan tersebut, menegaskan bahwa komunikasi publik di era digital harus lebih dari sekadar menyampaikan informasi. “Komunikasi publik hari ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Ia harus membangun kepercayaan dan partisipasi warga. Ruang publik digital perlu diisi oleh konten positif agar tidak dikuasai oleh mereka yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya di hadapan peserta kegiatan di Denpasar.
Menurut Nursodik, ketiga agenda tersebut memiliki benang merah yang sama, yakni memperkuat kapasitas dan sinergi komunikasi publik antarinstansi agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pola informasi masyarakat. Ia menilai bahwa kolaborasi dan data menjadi kunci penting dalam membangun sistem komunikasi publik yang kredibel dan bermakna.
Pada kegiatan IGID Menyapa, portal resmi pemerintah indonesia.go.id hadir dengan tema “Sehat Sejak Dini untuk Generasi Emas”. Acara ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, akademisi, serta komunitas konten positif yang mendorong kesadaran generasi muda akan pentingnya kesehatan dan literasi digital. “Generasi yang sehat adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, komunikasi publik harus mampu menyentuh kesadaran generasi muda agar peduli sejak dini terhadap kesehatan, informasi, dan masa depan bangsanya,” jelas Nursodik.
Sementara itu, kegiatan Forum Media Monitoring (FoMo) menjadi wadah berbagi praktik baik antar kementerian dan lembaga dalam pengelolaan isu publik berbasis data. Melalui FoMo, para peserta belajar memanfaatkan hasil pemantauan media sebagai bahan analisis terhadap persepsi, sentimen, dan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. “Media monitoring bukan hanya memantau percakapan publik, tetapi juga memahami persepsi dan aspirasi masyarakat. Pendekatan berbasis data inilah yang menjadi dasar bagi kebijakan komunikasi publik yang responsif dan empatik,” terang Nursodik.
Adapun kegiatan ketiga, Bimtek Standardisasi Konten Pemerintah, difokuskan pada peningkatan kualitas dan keseragaman produksi konten di lingkungan pemerintah. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengendalian Urusan Perlindungan Konten Bidang Komunikasi dan Informatika. “Standarisasi diperlukan agar setiap tahapan komunikasi — mulai dari perencanaan, produksi, validasi, hingga distribusi — memiliki acuan yang sama di seluruh instansi pusat dan daerah,” tambah Nursodik.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para narasumber kompeten, seperti Dr. Tira Mirawati dari Universitas Bajajara, Erling Munik Pangestu dari Politeknik Negeri Lampung, serta perwakilan media dan komunitas digital. Para ahli ini memberikan panduan dan berbagi pengalaman terkait praktik komunikasi publik yang efektif dan etis di era digital.
Lebih lanjut, Nursodik menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama komunikasi publik di era digital. “Pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan komunitas digital harus bekerja bersama untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan informatif. Karena jika orang baik diam, ruang publik akan diisi oleh hal yang tidak baik,” tegasnya.
Melalui tiga kegiatan strategis ini, Kemenkomdigi berharap komunikasi publik pemerintah semakin terarah, partisipatif, dan berbasis data. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika era digital serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
