Headline.co.id (Jakarta) ~ Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan usulan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2026 sebesar Rp52,016 triliun dalam rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025). Anggaran itu sedikit berbeda dari usulan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, yang sebelumnya mengajukan Rp52,017 triliun pada Juli 2025. Purbaya menegaskan alokasi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, dan mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan.
Dalam pemaparan di hadapan Komisi XI, Purbaya menjelaskan bahwa usulan tersebut sudah mencakup alokasi untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp10,37 triliun. Jika tidak dihitung dengan BLU, anggaran murni Kemenkeu diusulkan Rp41,64 triliun. Alokasi tersebut diarahkan untuk lima program utama, yaitu kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan dan kekayaan negara, serta dukungan manajemen.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, angka itu merupakan tindak lanjut dari surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada Juli 2025. Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran mempertimbangkan kebutuhan Kemenkeu dalam menjalankan peran strategisnya.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Purbaya di Kemenkeu. Ia menilai pengalaman Purbaya saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan pasar. “Dengan instrumen terbatas seperti bunga penjaminan, Pak Purbaya mampu membangun confidence pasar. Apalagi kini dengan instrumen APBN yang jauh lebih besar,” ujar Misbakhun.
Komisi XI menegaskan ekspektasi tinggi terhadap Purbaya agar mampu memanfaatkan kebijakan fiskal dan APBN secara optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Misbakhun menutup dengan menekankan bahwa kehadiran Menkeu baru diharapkan dapat memberikan arah baru dalam pengelolaan fiskal yang lebih inklusif dan efektif.
