Headline.co.id, Jakarta ~ Konsultan pendidikan Ina Liem meluruskan tujuan kehadirannya sebagai ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ina menegaskan bahwa keterangannya diberikan untuk menjelaskan sistem pendidikan luar negeri, bukan membuktikan kepemilikan maupun keabsahan ijazah seseorang. Penjelasan tersebut disampaikan melalui video di akun Instagram miliknya pada Kamis (19/11/2026), setelah dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh advokat Subhan Palal. Ina juga menyatakan tidak akan mencabut keterangan ahli yang telah disampaikannya dalam persidangan karena meyakini penjelasannya didasarkan pada keahlian profesional.
Ina Liem menilai penting untuk memperjelas ruang lingkup keterangannya agar masyarakat tidak mencampuradukkan pendapat seorang ahli pendidikan dengan pembuktian dokumen pribadi. Menurutnya, kehadiran sebagai ahli di persidangan MK berkaitan dengan penjelasan mengenai sistem pendidikan, khususnya pendidikan luar negeri.
Dalam klarifikasinya, Ina Liem juga meminta masyarakat membedakan keterangan yang benar-benar disampaikannya selama persidangan dengan narasi atau penafsiran yang berkembang dari pihak lain.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Saya tidak mencabut keterangan ahli yang telah saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Saya mempertanggungjawabkan keterangan tersebut berdasarkan keahlian profesional dan sumber informasi yang saya gunakan,” tegas Ina melalui video Instagram, Kamis (19/11/2026).
Ina Liem Tegaskan Batas Keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi
Klarifikasi Ina menjadi perhatian setelah keterangannya dalam persidangan MK dipersoalkan oleh Subhan Palal, advokat yang sebelumnya menggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Agung (MA).
Dalam persidangan tersebut, Ina hadir sebagai ahli yang memberikan pandangan mengenai sistem pendidikan luar negeri.
Ia menegaskan bahwa penjelasan yang disampaikannya tidak dimaksudkan untuk memastikan apakah seseorang memiliki ijazah tertentu atau telah memenuhi persyaratan pendidikan dalam suatu proses pencalonan.
Perbedaan tersebut menjadi pokok klarifikasi Ina. Ia menempatkan keterangannya sebagai pendapat profesional mengenai pendidikan, bukan sebagai pembuktian administratif atas dokumen pendidikan Gibran.
Ina juga menegaskan tetap bertanggung jawab atas seluruh keterangan yang telah diberikannya di hadapan MK.
Sikap itu disampaikan setelah dirinya menerima surat peringatan hukum dari Subhan Palal tertanggal 12 Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, Subhan meminta Ina mencabut keterangannya dalam waktu 5×24 jam. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, Subhan menyatakan akan mengambil langkah hukum melalui pelaporan pidana.
Namun, Ina memilih mempertahankan keterangannya dengan alasan telah menyampaikan pendapat berdasarkan kompetensi serta sumber informasi yang digunakannya.
Subhan Palal Nilai Keterangan Ina Memengaruhi Opini Publik
Sementara itu, Subhan Palal memiliki pandangan berbeda mengenai dampak keterangan Ina dalam persidangan MK.
Subhan menilai pernyataan Ina telah membentuk persepsi di masyarakat seolah-olah Gibran Rakabuming Raka memenuhi persyaratan pendidikan yang menjadi pokok sengketa.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah Gibran.
Menurut Subhan, keterangan Ina perlu dipersoalkan secara hukum karena dianggap mengganggu keberadaan putusan MA tersebut.
“Kenapa ini saya laporkan? Karena menurut saya ini mengganggu keberadaan putusan MA nomor 742 yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini, apa? Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN,” kata Subhan, Kamis (19/11/2026).
Subhan menuding adanya dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dalam persidangan tersebut.
Ia kemudian melaporkan Ina ke Polda Metro Jaya. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 26 Oktober 2026.
Subhan menyatakan telah memberikan kesempatan kepada Ina untuk mencabut keterangannya melalui somasi sebelum menempuh jalur pidana.
“Sebelum saya lapor ini, Ina Lim saya sudah somasi. Saya minta untuk mencabut keterangannya itu. Tetapi dalam waktu yang saya berikan, dia enggak mau mencabut itu sumpah keterangannya itu,” ujarnya.
Meski demikian, tuduhan tersebut masih merupakan dugaan yang disampaikan pelapor. Belum ada kesimpulan dari aparat penegak hukum yang menyatakan bahwa Ina memberikan keterangan palsu dalam persidangan.
Polisi Belum Lakukan Klarifikasi, Bukti Permulaan Masih Dilengkapi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan bahwa Subhan Palal telah mendatangi kepolisian pada Kamis (19/11/2026).
Kedatangan tersebut berkaitan dengan proses awal penanganan laporan terhadap Ina.
“Benar, hari ini (19/11/2026) MS selaku pelapor hadir dalam rangka gelar perkara awal terkait laporannya terhadap IS,” kata Budi saat dikonfirmasi.
Namun, kepolisian belum melakukan permintaan klarifikasi terhadap pelapor karena bukti permulaan masih harus dilengkapi.
“Namun, permintaan klarifikasi terhadap pelapor belum dilakukan karena pelapor masih akan melengkapi bukti permulaan terlebih dahulu,” jelas Budi.
Budi memastikan laporan tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Selanjutnya, penyelidik akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tambahnya.
Pernyataan kepolisian tersebut menunjukkan bahwa penanganan laporan masih berada pada tahap awal. Belum terdapat kesimpulan penyelidikan mengenai benar atau tidaknya dugaan yang disampaikan Subhan.
Latar Belakang Ina Liem sebagai Konsultan Pendidikan
Ina Liem memiliki nama lengkap Ina Setiawati Liem. Ia dikenal sebagai konsultan pendidikan yang berpengalaman memberikan pendampingan kepada pelajar dan mahasiswa dalam menentukan pilihan pendidikan maupun karier.
Ina merupakan lulusan SMAK Kolese Santo Yusup Malang pada 1993. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke RMIT University di Australia.
Pada 1994 hingga 1995, Ina menempuh pendidikan diploma bidang desain interior. Ia kemudian melanjutkan studi pada program sarjana administrasi bisnis di RMIT University pada 1996 dan menyelesaikannya pada 1999.
Dalam perjalanan kariernya, Ina pernah menjadi perwakilan resmi RMIT University untuk Indonesia pada 2004 serta La Trobe University pada 2008, sebagaimana tercantum dalam profil LinkedIn miliknya.
Ia juga mendirikan Jurusanku, platform yang membantu pelajar memahami pilihan jurusan dan peluang karier.
Selain menjadi konsultan, Ina aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar pendidikan sejak 2013. Ia juga menulis buku “Gibran: Let the Game Begin” yang mengulas riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Latar belakang tersebut menjadi bagian dari pengalaman profesional Ina dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan luar negeri.
Meski demikian, pengalaman dan keahlian profesional seseorang tidak dengan sendirinya menentukan benar atau tidaknya seluruh keterangan yang dipersoalkan dalam proses hukum. Penilaian atas dugaan pelanggaran tetap berada dalam kewenangan aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku.
Di tengah polemik tersebut, Ina tetap pada pendiriannya bahwa keterangan yang disampaikannya di MK merupakan penjelasan profesional mengenai sistem pendidikan luar negeri, bukan pembuktian ijazah Gibran.
Sementara itu, Subhan tetap mempersoalkan keterangan tersebut melalui laporan polisi. Hingga Kamis (19/11/2026), Polda Metro Jaya menyatakan masih menunggu kelengkapan bukti permulaan untuk menindaklanjuti laporan sesuai prosedur.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.






