Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong pengaturan ekonomi digital yang menjaga persaingan usaha tetap adil sekaligus melindungi kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem platform. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan hal itu dalam acara Digital Economy and Competition Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Menurut Edwin, kebijakan perlu disesuaikan dengan karakteristik pasar Indonesia agar tidak menghambat inovasi dan tetap memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk berkembang. Pemerintah, kata dia, perlu mengatur ketika terjadi kegagalan pasar, dengan memastikan persaingan adil dan aturan dapat diprediksi.
Pengaturan ekonomi digital, menurut Edwin, perlu memperhitungkan hubungan konsumen, pedagang, pengemudi, penyedia layanan logistik, dan pihak lain yang terhubung melalui platform. Perubahan kebijakan terhadap perusahaan digital dapat berdampak pada banyak pihak, sehingga kepentingan mereka perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
“Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya. Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing,” ujar Edwin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ekonomi digital kian bergantung pada platform
Edwin menuturkan, layanan transportasi dan pengiriman daring telah mengubah pola persaingan usaha. Model bisnis yang semula berkembang melalui ekonomi berbagi (sharing economy) dan ekonomi gig (gig economy) kini makin bergantung pada platform digital.
Ketergantungan tersebut membuat insentif yang ditetapkan perusahaan platform ikut memengaruhi permintaan dan penawaran di pasar. Edwin menilai perubahan itu perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan, karena platform tidak lagi sekadar menjadi alat bagi aktivitas ekonomi.
“Ini bukan lagi sekadar ekonomi gig yang menggunakan platform sebagai alat. Ekonomi ini telah berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai ekonomi yang bergantung pada platform. Permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasar sebenarnya didasarkan pada insentif yang diberikan oleh platform-platform besar,” jelasnya.
Perubahan strategi bisnis platform juga dapat berpengaruh pada pembagian manfaat ekonomi di pelaku usaha. Edwin menyebut, setelah bertahun-tahun mengandalkan pembiayaan investor, perusahaan yang mulai mengejar keuntungan dapat menyesuaikan harga layanan, potongan terhadap pedagang, maupun insentif.
Penyesuaian tersebut berpotensi menimbulkan tekanan bagi pengemudi dan pelaku usaha lainnya. Karena itu, penilaian terhadap persaingan, menurut Edwin, tidak cukup hanya melihat posisi perusahaan penyedia platform, tetapi juga dampaknya terhadap pihak-pihak lain dalam ekosistem.
“Tujuan layanan daring tentu untuk mengurangi biaya transaksi. Mereka harus bersaing. Jika biaya transaksi tidak cukup kompetitif, masyarakat dapat beralih ke pilihan ekonomi lainnya,” ungkapnya.
Risiko konsentrasi dan persaingan yang tidak setara
Edwin juga mengingatkan risiko integrasi vertikal yang terlalu terkonsentrasi dalam platform digital. Praktik tersebut, menurutnya, dapat menghambat penyebaran teknologi kepada pelaku usaha lain, memusatkan sumber daya, menyulitkan tata kelola data, dan mengurangi kemampuan Indonesia menangkap nilai ekonomi dari perkembangan ekosistem digital.
“Integrasi vertikal tertentu dalam platform dapat membahayakan kedaulatan kita. Hal itu dapat menghambat penyebaran teknologi kepada masyarakat Indonesia lainnya, memusatkan sumber daya, menyulitkan pengelolaan data, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk menangkap nilai ekonomi yang tercipta,” tegas Edwin.
Ia mencontohkan aplikasi bawaan pada telepon seluler sebagai praktik yang berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha. Perangkat yang dilengkapi sistem operasi dan aplikasi browser tertutup, kata Edwin, dapat mengurangi kesempatan penyedia layanan lain untuk bersaing secara adil.
“Sebagai contoh, ketika kita membeli telepon seluler, perangkat tersebut sudah dilengkapi sistem operasi dan aplikasi browser yang semuanya dibuat tertutup. Hal seperti itu tidak menciptakan persaingan yang adil,” ungkapnya.
Regulasi perlu mengikuti karakteristik pasar Indonesia
Dalam menentukan kebijakan, Edwin menekankan perlunya kehati-hatian agar regulasi tidak menghambat inovasi maupun persaingan. Ia mengatakan pendekatan untuk Indonesia tidak bisa begitu saja menyalin kebijakan yang diterapkan di Australia atau Eropa, karena struktur pasar dan karakteristik masyarakatnya berbeda.
“Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia. Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut,” ujarnya.
Edwin menegaskan, intervensi pemerintah perlu dilakukan ketika mekanisme pasar tidak berjalan semestinya atau terjadi kegagalan pasar. Kemkomdigi, lanjutnya, menggunakan tiga prinsip dalam pengaturan: membuka kesempatan bagi semua pihak, memastikan persaingan yang adil, serta menghindari regulasi yang tidak dapat diprediksi agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan bisnis.
“Arah dari Menteri sangat jelas. Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan. Pertama, membuka kesempatan bagi semua pihak. Kedua, selalu memastikan adanya persaingan yang adil. Ketiga, jangan pernah membuat regulasi yang tidak dapat diprediksi,” pungkas Edwin.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
