Headline.co.id, Pekanbaru ~ Bupati Siak Afni Zulkifli meminta sinergi pendanaan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dijaga untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Siak, Riau. Permintaan itu disampaikan saat Kabupaten Siak menerima piagam penghargaan UHC dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (12/11/2026). Afni menilai keberlanjutan pembiayaan bersama diperlukan karena alokasi anggaran daerah terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia berharap pembagian beban anggaran, terutama dengan Pemerintah Provinsi Riau, dapat menjaga layanan kesehatan masyarakat tanpa semakin membebani keuangan daerah.
UHC Siak mencatat tingkat kepesertaan sebesar 98,47 persen dan tingkat keaktifan peserta 82,72 persen. Capaian tersebut membuat Kabupaten Siak menerima penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta yang memenuhi target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan serta mendukung program Cek Kesehatan Gratis.
Capaian UHC Siak dan tantangan pembiayaan
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian peringatan HKN ke-62. Penilaian penerima penghargaan mengacu pada dasbor resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 November 2026. Kriteria yang ditetapkan meliputi tingkat kepesertaan minimal 90 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Angka kepesertaan dan keaktifan Siak berada di atas batas minimum tersebut. Namun, Afni menyebut mempertahankan predikat UHC tetap menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama ketika kemampuan pembiayaan daerah menghadapi tekanan.
Menurut Afni, pemotongan TKD dan DBH berdampak pada alokasi anggaran pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kondisi itu turut menjadi beban bagi Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga keberlanjutan program.
“Ikhtiar kerja tercapai, namun hal ini membebani pola kebijakan alokasi anggaran karena anggaran provinsi dan kabupaten terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Inilah beban yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke depannya. Oleh karena itu, upaya dan lobi-lobi di tingkat pusat harus dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan,” kata dia.
Afni berharap skema sharing anggaran membaik
Afni menegaskan, kesinambungan program UHC memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Ia secara khusus berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat memperkuat skema pembagian anggaran agar jaminan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Pembagian beban pembiayaan, menurut Afni, penting di tengah kondisi fiskal daerah. Ia menyebut beban tunggakan iuran yang menjadi tanggungan Pemkab Siak juga terdampak defisit anggaran.
“Tentunya kami berharap pelaksanaan program UHC ini tetap berpedoman pada skema pembagian anggaran (sharing anggaran) oleh Pemerintah Provinsi yang hendaknya bisa semakin membaik. Sebab, beban tunggakan iuran tanggungan Pemkab Siak saat ini juga turut terbebani oleh kondisi defisit anggaran,” ujar dia.
Penghargaan UHC dalam peringatan HKN ke-62 diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pemenuhan target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Selain pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta yang mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis juga mendapat apresiasi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Meutya Hafid: Kesiapan Kepemimpinan Digital Kunci Keberhasilan Akselerasi Adopsi AI](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-meutya-hafid-kesiapan-kepemimpinan-digital-kunci-keberhasilan-akselerasi-adopsi-ai.jpg)
