Headline.co.id, Batam ~ Pemerintah Kota Batam mempelajari sistem pengelolaan parkir Denpasar melalui kunjungan kerja Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra ke Kantor Wali Kota Denpasar, Bali, Jumat (13/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk membenahi tata kelola perparkiran agar lebih tertib, transparan, dan profesional, sekaligus mengoptimalkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah bertukar informasi mengenai regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, dan mekanisme pengelolaan parkir.
Rombongan Pemko Batam turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka disambut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa beserta jajaran pemerintah setempat.
![[Siaran Pers] Terima Penghargaan Transformasi Digital, Meutya Hafid: Kemajuan Digital Harus Bermanfaat dan Aman bagi Seluruh Masyarakat](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-terima-penghargaan-transformasi-digital-meutya-hafid-kemajuan-digital-harus-bermanfaat-dan-aman-ba.jpg)
Salah satu hal yang menjadi perhatian Amsakar adalah pengelolaan parkir Denpasar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma. Pemko Batam mempelajari model tersebut sebagai salah satu referensi untuk menentukan pola pengelolaan yang efektif, terukur, serta sesuai dengan karakteristik daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Sistem parkir Denpasar dan rencana penataan di Batam
Amsakar menilai, pembenahan perparkiran tidak cukup dilakukan dengan pengaturan di lapangan. Menurut dia, pengelolaan yang optimal juga memerlukan dukungan regulasi, kejelasan kelembagaan, sistem pengawasan, serta pola kerja sama dengan berbagai pihak.
Di Batam, penataan parkir menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Salah satu rencana yang tengah menjadi bagian dari upaya tersebut adalah penerapan sistem parkir berlangganan. Program itu diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih praktis, memperkuat tata kelola, dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Karena itu, Pemko Batam mempelajari alternatif pengelolaan yang diterapkan di daerah lain, termasuk model kelembagaan di Denpasar. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua pemerintah daerah untuk bertukar informasi mengenai sejumlah aspek penyelenggaraan perparkiran, dari aturan hingga mekanisme kerja sama.
Pemko Batam belum menyatakan akan menerapkan model Perumda Denpasar. Amsakar menyebut pengalaman tersebut akan dipelajari lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi Batam. Dengan demikian, pengelolaan yang dipilih nantinya diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Kerja sama Perumda dengan desa adat
Selain peran Perumda, rombongan Batam juga mempelajari keterlibatan desa adat dalam sistem perparkiran Denpasar. Kerja sama dengan desa adat merupakan salah satu unsur dalam pengelolaan parkir di kota tersebut.
I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan, keterlibatan desa adat dilakukan melalui kerja sama dengan Perumda. “Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Informasi itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai pola kemitraan dan mekanisme pengelolaan parkir. Model tersebut dipelajari Pemko Batam bersama aspek lain, seperti regulasi dan kelembagaan, untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.
Amsakar berharap pembelajaran dari Denpasar dapat memberi gambaran mengenai praktik pengelolaan parkir yang dapat disesuaikan dengan keadaan Batam. Ia menyatakan Pemko Batam terbuka mempelajari praktik baik dari daerah lain selama dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan memperkuat komunikasi serta koordinasi. Langkah itu ditujukan untuk mendalami aspek teknis pengelolaan perparkiran.
Pemko Batam berharap pembenahan dilakukan secara bertahap sehingga sistem parkir menjadi lebih tertib, transparan, dan profesional. Pemerintah kota juga mengharapkan perbaikan tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta membantu mengelola potensi pendapatan daerah secara optimal.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
