Headline.co.id, Jakarta ~ 20 Oktober 2026 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperluas kolaborasi untuk meningkatkan keamanan pangan di desa wisata. Kolaborasi tersebut dilakukan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Kepala BPOM Taruna Ikrar melalui program Desa Pangan Aman di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memilih, mengolah, memproduksi, serta mengonsumsi pangan yang aman melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan komunitas.
Peningkatan keamanan pangan desa wisata menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pariwisata yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut menggabungkan program Desa Pangan Aman yang diinisiasi BPOM dengan program Desa Wisata Kemenpar, dengan sasaran pengelola desa wisata, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat.
Keamanan pangan bagian dari kualitas destinasi
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan keamanan pangan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan wisatawan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat daya saing destinasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata tindak lanjut kerja sama Kementerian Pariwisata dan BPOM. Sinergi ini menjadi langkah strategis agar keamanan pangan menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan pariwisata, sehingga desa wisata tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga aman untuk dinikmati,” kata Menteri Pariwisata.
Menurut Widiyanti, desa wisata memiliki peran strategis dalam pengembangan pariwisata Indonesia karena mampu menghadirkan pengalaman perjalanan yang autentik, berkualitas, dan berkelanjutan.
Preferensi wisatawan, kata dia, juga semakin berkembang. Wisatawan tidak lagi hanya mencari keindahan destinasi, tetapi turut menginginkan pengalaman personal melalui interaksi dengan masyarakat setempat, menikmati kuliner tradisional, serta mengenal produk dan oleh-oleh khas daerah.
Dalam konteks itu, keamanan pangan menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas pengalaman wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa.
“Oleh karena itu, keamanan pangan menjadi aspek penting yang harus kita jaga bersama untuk memastikan setiap pengalaman wisata berlangsung aman, nyaman, dan berkualitas,” ujar Widiyanti.
Lebih dari 6.300 desa wisata terdaftar
Saat ini, lebih dari 6.300 desa wisata telah terdaftar dalam platform Jejaring Desa Wisata (Jadesta) yang dikelola Kemenpar. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi desa wisata sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus ruang pelestarian budaya dan kekayaan kuliner Nusantara.
Widiyanti berharap sinergi Kemenpar dan BPOM dapat menjangkau lebih banyak desa wisata. Pengembangan desa wisata, menurut dia, tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan, tetapi juga perlu memperhatikan kesehatan, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan sosial.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola destinasi dan desa wisata, pelaku UMKM, serta masyarakat agar manfaat kerja sama dapat dirasakan secara langsung.
“Inilah esensi sinergi yang kita dorong, memastikan desa wisata tidak hanya menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi ruang hidup yang sehat, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap model ini dapat direplikasi di desa wisata lain di seluruh Indonesia,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.
BPOM perkuat edukasi dan pendampingan
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa sosialisasi dan edukasi keamanan pangan merupakan salah satu program strategis BPOM yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi dengan Kemenpar, kata Taruna, menjadi kesempatan untuk memperluas jangkauan edukasi keamanan pangan hingga komunitas desa wisata. Upaya tersebut dinilai penting karena kasus keracunan pangan masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di berbagai negara.
Taruna juga menyoroti persepsi sebagian masyarakat yang menganggap kehadiran BPOM identik dengan pengawasan dan penindakan. Padahal, BPOM memiliki fungsi pembinaan yang mencakup edukasi, asistensi, dan pendampingan kepada masyarakat serta pelaku usaha.
“Padahal tupoksi kami bukan hanya penindakan, tapi mulai dari edukasi, membimbing, asistensi, pendampingan, dan sebagainya. Fungsi penindakan itu cuma sekitar 10 persen,” kata Taruna.
Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya membantu mengurangi risiko keamanan pangan, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghasilkan produk pangan yang aman, berkualitas, serta memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Dengan pendampingan yang tepat, produk pangan dan kuliner khas desa diharapkan semakin mampu memenuhi standar keamanan dan kualitas, memperluas akses pasar, serta memiliki peluang bersaing di tingkat internasional.
“Kita berharap kualitas produk-produk yang dihasilkan komunitas desa dapat meningkat hingga bisa diekspor dan menjadi salah satu keunggulan nasional,” kata Taruna.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
