Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo mematangkan pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat melalui rapat koordinasi lintas instansi pada Jumat (2/10/2026). Rapat tersebut digelar di Kota Gorontalo dan melibatkan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil), Dinas PUPR-PKP, BPN/ATR, serta Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Gorontalo. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan lahan, rencana pembebasan tanah oleh pemerintah, dan anggaran yang diperlukan sebagai bagian dari tahapan sebelum pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan.
Rapat koordinasi itu dipimpin Kepala Dinsosdukcapil Gorontalo Reflin Buata. Menurut Reflin, pemerintah perlu memastikan sejumlah aspek pengadaan tanah, termasuk luasan lahan yang akan digunakan dan mekanisme pembebasannya.
“Dalam pertemuan ini kita memfokuskan pada pengadaan tanah, berapa hektare yang akan digunakan dan rencana dibebaskan oleh pemerintah,” ujar Reflin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pembahasan Luasan Lahan dan Anggaran
Selain membahas ketersediaan lahan, rapat tersebut menyoroti kesiapan anggaran. Pemerintah Provinsi Gorontalo menilai dukungan pembiayaan menjadi bagian penting karena pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan utama dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Reflin menegaskan, persiapan anggaran perlu dilakukan dengan baik agar proses pengadaan tanah dapat berjalan sesuai rencana. “Ini harus dipersiapkan dengan baik, karena pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan penting dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah belum menyampaikan luasan lahan yang akan digunakan maupun besaran anggaran pengadaan tanah. Kedua hal itu menjadi bagian dari materi yang sedang dimatangkan melalui koordinasi instansi terkait.
Koordinasi Lintas Instansi
Pelibatan Dinsosdukcapil, Dinas PUPR-PKP, BPN/ATR, dan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Gorontalo dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing.
Koordinasi lintas instansi juga diarahkan untuk memperjelas peran setiap lembaga dalam proses penyediaan lahan. Dengan demikian, rencana pembebasan tanah dan kebutuhan anggaran dapat dipersiapkan berdasarkan tugas serta kewenangan masing-masing pihak.
Pemprov Gorontalo terus mendorong sinergi antarlembaga untuk memastikan ketersediaan lahan dan dukungan infrastruktur sebelum pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan. Kesiapan kedua aspek tersebut menjadi bagian dari proses persiapan pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
“Harapan kita proses ini bisa berjalan dengan baik dan seluruh pihak dapat memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya,” tutur Reflin.
Tahapan Sebelum Pembangunan
Pengadaan tanah menjadi salah satu tahapan awal yang sedang dipersiapkan Pemprov Gorontalo. Pemerintah memfokuskan pembahasan pada lahan yang dibutuhkan, rencana pembebasan oleh pemerintah, serta anggaran pendukungnya.
Setelah aspek tersebut dimatangkan, koordinasi antarinstansi diharapkan dapat mendukung ketersediaan lahan dan infrastruktur untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, bahan yang disampaikan belum memuat jadwal pembangunan maupun lokasi lahan secara lebih rinci.
Rapat koordinasi pada Jumat (2/10/2026) menjadi bagian dari upaya Pemprov Gorontalo menyelaraskan persiapan pengadaan tanah dengan ketentuan dan kewenangan lembaga yang terlibat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
