Headline.co.id, Jakarta ~ Gempa Flores mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan 672 ruang kelas sementara pada tahap pertama. Ruang belajar darurat itu disiapkan di wilayah terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menjaga kegiatan belajar tetap berlangsung menjelang musim hujan. Bantuan senilai sekitar Rp3,5 miliar tersebut dirancang menggunakan bahan lokal dan atap yang lebih kuat agar dapat digunakan selama empat hingga enam bulan. Langkah ini dilakukan karena tenda dan terpal dinilai tidak memadai untuk menopang pembelajaran dalam beberapa bulan ke depan.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, mengatakan penyediaan ruang kelas sementara menjadi bagian penting dalam pemulihan pendidikan pascabencana.
“Satu hal yang menjadi perhatian adalah datangnya musim hujan. Tenda dan terpal darurat tidak akan cukup untuk beberapa bulan ke depan. Karena itu, kami mengarahkan penyediaan ruang darurat yang lebih tahan,” ujar Saryadi dalam Taklimat Media Perkembangan Penanganan Bencana NTT di Bidang Pendidikan secara daring, Senin (14/9/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kelas Darurat Diprioritaskan untuk Sekolah Rusak Berat
Ruang kelas sementara tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas ruang belajar yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga sekolah. Prioritas diberikan kepada sekolah yang mengalami kerusakan berat dan wilayah yang lebih dahulu memasuki musim hujan.
Kebutuhan ruang belajar sementara itu muncul setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores sejak 15 Agustus 2026. Berdasarkan pemantauan hingga 10 September 2026, sebanyak 2.447 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA, SMK, dan pendidikan khusus terdampak bencana tersebut.
Dampak gempa Flores dirasakan oleh 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan. Sebanyak 62.722 warga satuan pendidikan juga sempat berada di pengungsian, yang terdiri atas 54.494 peserta didik dan 8.228 guru serta tenaga kependidikan.
Dari sisi infrastruktur, sebanyak 730 satuan pendidikan mengalami kerusakan berat. Dari 13.750 ruang kelas yang telah dilaporkan, sebanyak 8.728 ruang dinyatakan rusak. Pemerintah menyebut data tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan, verifikasi, dan validasi.
Pembelajaran Tetap Berjalan di Tengah Pemulihan
Meski kerusakan cukup besar, layanan pendidikan di wilayah terdampak tetap berlangsung. Sebanyak 1.960 satuan pendidikan masih menyelenggarakan pembelajaran dalam moda darurat dengan memanfaatkan tenda, ruang terbuka, maupun ruang kelas sementara.
Sementara itu, sebanyak 487 satuan pendidikan telah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal setelah kondisi ruang kelas dinyatakan aman.
“Pembelajaran terus berjalan. Ini adalah hasil kerja keras bersama pihak sekolah, pemerintah daerah, dan seluruh mitra di lapangan,” kata Saryadi.
Sebelum menyiapkan ruang kelas sementara yang lebih tahan terhadap cuaca, Kemendikdasmen telah mendistribusikan 100 tenda kelas darurat senilai Rp5,5 miliar ke wilayah terdampak. Sebanyak 40 tenda pengungsian yang sudah tidak digunakan juga dialihkan menjadi ruang kelas darurat.
Selain itu, sekolah bersama masyarakat membangun ruang belajar sementara menggunakan bambu, kayu, dan terpal. Pembangunan tersebut didukung Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan serta belanja tidak terduga pemerintah daerah.
Namun, ruang belajar berbahan bambu, kayu, dan terpal memiliki keterbatasan ketika musim hujan tiba. Karena itu, ruang kelas sementara yang lebih tahan cuaca diposisikan sebagai jembatan fase tanggap darurat dan pembangunan kembali sekolah secara permanen.
Asesmen Keamanan Bangunan Dilakukan Bertahap
Saryadi mengatakan Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah dan tim teknis terus melakukan asesmen kondisi bangunan sekolah. Penilaian dilakukan dengan klasifikasi hijau, kuning, dan merah.
Ruang kelas yang masuk kategori kuning dan merah tidak digunakan sampai dinyatakan aman. Adapun bangunan dengan kerusakan ringan dapat digunakan kembali setelah bagian yang membahayakan diperbaiki.
“Sebelum kembali ke ruang kelas, peserta didik juga mendapatkan pembekalan kesiapsiagaan dan mengikuti simulasi evakuasi,” ujarnya.
Keberlangsungan pembelajaran juga menjadi perhatian bagi peserta didik jenjang akhir. Pembelajaran tatap muka terbatas dimulai secara bertahap sejak akhir Agustus hingga awal September 2026 dengan memprioritaskan peserta didik kelas 6, 9, dan 12.
“Prioritas tersebut diberikan agar peserta didik tetap memiliki waktu mempersiapkan diri menghadapi Tes Kemampuan Akademik pada Oktober 2026, meski kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih,” ucap Saryadi.
Kebijakan pembelajaran pascabencana mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana. Kebijakan itu menempatkan keselamatan peserta didik dan pendidik sebagai prioritas, memberikan fleksibilitas terhadap moda serta waktu pembelajaran sesuai kondisi lapangan, dan memastikan dukungan psikososial bagi warga satuan pendidikan.
