Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menindaklanjuti beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan tindakan tidak senonoh di lingkungan kantor pemerintahan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat. Salah seorang pegawai yang muncul dalam rekaman tersebut telah memberikan klarifikasi dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan setelah video beredar di media sosial pada Senin, 24 Agustus 2026 dan memicu perhatian publik. Pemprov Sumbar juga menyiapkan pemeriksaan resmi melalui Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk memastikan fakta serta menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi mengatakan pihak yang diduga muncul dalam rekaman telah dipanggil untuk memberikan penjelasan. Pemanggilan dilakukan setelah Pemprov Sumbar menerima dan mengetahui beredarnya rekaman tersebut.
Arry bersama Asisten II Setda Provinsi Sumbar meminta pihak terkait memberikan klarifikasi mengenai video yang beredar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Yang bersangkutan sudah kami panggil dan telah memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa dirinya ada dalam rekaman tersebut. Yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Arry, Senin (24/8/2026).
Pihak yang mengakui muncul dalam rekaman itu diketahui menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Setelah memberikan klarifikasi, yang bersangkutan menyampaikan pengunduran diri dari jabatan tersebut.
Pemprov Sumbar Laporkan Kasus kepada Gubernur
Arry mengatakan perkembangan persoalan itu juga telah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat. Menurut dia, gubernur meminta agar penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Sudah kami laporkan langsung kepada Bapak Gubernur. Arahan beliau, tentu persoalan ini ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Arry.
Pemprov Sumbar selanjutnya menyiapkan proses pemeriksaan resmi untuk memastikan fakta dan keterangan mengenai rekaman CCTV tersebut.
Dalam informasi yang beredar di media sosial, penanganan persoalan itu disebut dikawal oleh tim khusus yang dibentuk Sekda bersama Inspektorat. Pemprov Sumbar juga membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk melakukan penelusuran lebih lanjut sebelum menentukan langkah sesuai aturan.
Rekaman CCTV Beredar di Media Sosial
Kasus tersebut menjadi perhatian setelah rekaman kamera pengawas atau CCTV beredar luas di media sosial pada Senin, 24 Agustus 2026.
Rekaman kemudian kembali menjadi perbincangan setelah diunggah akun Instagram @jejak.politisi pada Selasa, 25 Agustus 2026. Unggahan tersebut menyebut dua pegawai berseragam dinas diduga terlibat dalam tindakan tidak senonoh di lingkungan kerja Pemprov Sumbar.
“Pemprov Sumbar langsung memanggil oknum pegawai yang diduga terlibat dalam rekaman video tidak senonoh di lingkungan kerja,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.
“Penanganan kasus ini dikawal ketat oleh Tim Khusus bentukan Sekda dan Inspektorat,” lanjut unggahan itu.
Dalam rekaman yang beredar, peristiwa diduga berlangsung di salah satu ruangan kantor dinas. Dugaan lokasi tersebut terlihat dari latar ruangan yang menampilkan foto Wakil Gubernur Sumatera Barat.
Dua orang dalam video terlihat mengenakan pakaian dinas. Rekaman memperlihatkan seorang pria menghampiri seorang perempuan dari balik pintu sebelum keduanya kemudian meninggalkan lokasi beberapa saat setelahnya.
Namun, rekaman yang beredar tersebut masih menjadi bagian dari materi yang diperiksa Pemprov Sumbar. Pemeriksaan resmi diperlukan untuk memastikan rangkaian kejadian, pihak yang terlibat, serta langkah administratif yang dapat diambil berdasarkan hasil klarifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Tim Ad Hoc Telusuri Fakta
Pemprov Sumbar menempatkan proses pemeriksaan sebagai tahapan lanjutan setelah pemanggilan terhadap pihak terkait. Tim Pemeriksa Ad Hoc akan menelusuri fakta dan keterangan yang berkaitan dengan video tersebut.
Langkah pemeriksaan menjadi penting karena informasi yang beredar di media sosial belum dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan kesimpulan maupun sanksi terhadap pihak yang diduga terlibat.
Sejauh ini, informasi resmi yang disampaikan Pemprov Sumbar adalah adanya pemanggilan, pengakuan salah seorang pihak bahwa dirinya berada dalam rekaman, pengunduran diri dari jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta proses pemeriksaan lebih lanjut.
Pemprov Sumbar belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan maupun keputusan mengenai tindak lanjut administratif terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam rekaman tersebut. Penanganan kasus akan dilanjutkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
