Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat langkah mitigasi nasional untuk menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal kuartal pertama 2027. Melalui perluasan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas, BMKG berupaya mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta dampak lanjutan terhadap sektor pertanian, sumber daya air, energi, dan kesehatan masyarakat.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyatakan bahwa penguatan OMC adalah langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diperkirakan semakin kering akibat kombinasi El Nino dan potensi munculnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026. “Penguatan OMC ini penting untuk mengurangi dampak negatif dari musim kemarau yang lebih kering,” ujar Faisal dalam konferensi pers di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
BMKG memprediksi intensitas El Nino akan melampaui kategori kuat dan tetap berlangsung hingga awal 2027. Dampak paling signifikan diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa indeks Nino 3.4 pada akhir Juni telah mencapai 1,56, melewati ambang batas El Nino kuat. Sementara itu, suhu permukaan laut di Samudra Hindia menunjukkan peluang berkembangnya IOD Positif yang dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. “Kondisi ini berpotensi mengurangi curah hujan di wilayah kita,” jelas Ardhasena.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Data BMKG menunjukkan bahwa hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Puncak kemarau diproyeksikan berlangsung pada Agustus dan September, dengan hampir separuh wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kondisi lebih kering dibandingkan normal. Kondisi ini mulai memicu peningkatan titik panas. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi 5.019 hotspot yang terkonsentrasi di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. Risiko karhutla diperkirakan meningkat pada Agustus hingga September, terutama di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
Untuk memperkuat upaya pencegahan, BMKG mengoperasikan OMC di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah serta menyiapkan posko baru di Pekanbaru untuk penanganan karhutla di Riau dan Bandung untuk mitigasi kekeringan di Jawa Barat. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengatakan bahwa penyemaian awan menjadi langkah komplementer guna memaksimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan memasuki fase kritis. “Penyemaian awan ini penting untuk memaksimalkan potensi hujan,” ujar Seto.
Sepanjang 2026, BMKG telah melaksanakan 17 operasi modifikasi cuaca untuk mitigasi karhutla di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan. Selain itu, OMC juga dimanfaatkan untuk meningkatkan cadangan air di waduk dan danau, dengan operasi yang telah dilakukan di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Ke depan, operasi serupa akan menyasar Daerah Tangkapan Air Danau Toba, Daerah Aliran Sungai Citarum, DAS Brantas, dan DAS Mamasa guna memperkuat ketahanan air nasional.
BMKG juga mengingatkan bahwa dampak kemarau tidak hanya dirasakan pada sektor kehutanan, tetapi juga pertanian, sumber daya air, energi, kesehatan, hingga perikanan. Petani didorong untuk menyesuaikan jadwal tanam dan menggunakan varietas tahan kering, sementara pengelola sumber daya air diminta mengoptimalkan pengelolaan cadangan air untuk menjaga pasokan air baku dan pembangkit listrik tenaga air. Di sektor kesehatan, masyarakat diimbau mewaspadai penurunan kualitas udara yang dapat meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta potensi perubahan pola penyebaran demam berdarah dengue (DBD), malaria, dan risiko heat stroke akibat suhu udara yang lebih tinggi.
BMKG memastikan akan terus memperbarui informasi iklim dan cuaca sebagai dasar pengambilan kebijakan adaptasi dan mitigasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat selama periode El Nino berlangsung.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
