Headline.co.id, Banda Aceh ~ Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) di Provinsi Aceh melaporkan perkembangan signifikan dalam pemulihan pascabencana di berbagai sektor. Proses pemulihan meliputi infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian bagi masyarakat terdampak.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal Z.A, menyatakan bahwa hingga 6 April 2026, pembersihan lumpur telah mencapai 92 persen dari total 519 titik terdampak. “Dari total 519 sasaran pembersihan lumpur, sebanyak 480 titik sudah selesai atau sekitar 92 persen, sementara 39 titik lainnya masih dalam proses penyelesaian,” ungkap Safrizal dalam acara media gathering bertajuk Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh yang diadakan di The Pade Hotel, Selasa (7/4/2026).
Perbaikan akses konektivitas darat juga menunjukkan kemajuan pesat. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Posko Satgas PRR per 6 April 2026, seluruh jalan nasional dan jembatan nasional di Aceh telah selesai diperbaiki atau mencapai 100 persen. Sementara itu, perbaikan jalan daerah telah mencapai 92 persen, dan jembatan daerah masih dalam proses dengan capaian 54 persen. Dalam upaya percepatan pemulihan infrastruktur, TNI dan Polri turut dilibatkan dalam pembangunan jembatan darurat.
Safrizal menjelaskan bahwa TNI telah menyelesaikan pembangunan 97 jembatan di berbagai wilayah Aceh. “Sebanyak 39 unit merupakan jembatan Bailey, 44 unit jembatan Aramco, dan 14 unit jembatan perintis,” jelasnya. Sementara itu, Polri telah membangun 22 unit jembatan, dengan 21 unit atau sekitar 95 persen telah selesai. Satu unit jembatan darurat di Desa Samarena, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah masih dalam proses dengan progres sekitar 60 persen.
Di sektor kesehatan, seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak kini telah kembali beroperasi. Dari total 23 rumah sakit daerah, semuanya telah berfungsi kembali atau mencapai 100 persen. Begitu pula dengan 309 puskesmas yang terdampak, semuanya telah beroperasi normal. Dari 860 puskesmas pembantu terdampak, sebanyak 848 unit atau 99,60 persen telah beroperasi, sementara 12 unit lainnya masih dalam proses pemulihan.
Pemulihan layanan pendidikan juga menunjukkan hasil positif. Sebanyak 3.120 satuan pendidikan terdampak telah kembali melaksanakan proses belajar mengajar atau mencapai 100 persen. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui berbagai skema, yakni 3.046 sekolah menggunakan gedung asal, 34 sekolah menggunakan kelas darurat, 36 sekolah menggunakan tenda, dan 4 sekolah menumpang di fasilitas lain.
Di sektor hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak terus dipercepat dengan capaian 91,08 persen. Safrizal mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis, salah satunya penyediaan listrik di beberapa lokasi huntara. “Misalnya di Desa Keude Bungkah, Aceh Utara, sebelumnya ada 46 unit huntara yang belum terpasang listrik. Saat ini sudah 23 unit terpasang, dan kami berharap sisanya dapat segera diselesaikan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga mengusulkan tambahan 97 unit huntara untuk masyarakat yang baru kembali dari lokasi pengungsian. Pemerintah memastikan pembangunan akan dilakukan setelah proses verifikasi data dan peninjauan lokasi agar tidak berada di kawasan rawan banjir maupun longsor. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan pertama, yang dapat diperpanjang hingga hunian tetap selesai dibangun.
Untuk pembangunan hunian tetap (huntap), hingga saat ini tercatat 104 unit telah selesai dibangun dari total rencana 26.418 unit. Selain hunian, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak dengan total nilai mencapai Rp355,9 miliar, meliputi bantuan jaminan hidup, isi hunian, serta stimulasi ekonomi.
Pemulihan rumah ibadah juga menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 906 dari 918 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi atau sekitar 98,69 persen. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga seluruh masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
