Headline.co.id, Tanah Datar ~ Pemerintah daerah dan provinsi menilai bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian, namun masih menghadapi kendala infrastruktur yang menghambat minat investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumatra Barat, Luhur Budianda, menyatakan bahwa sektor pariwisata dapat memberikan dampak berganda yang signifikan terhadap perekonomian daerah jika dikelola dengan baik.
“Ke depan, kita berharap terjadi perubahan paradigma, dari sekadar tempat rekreasi menjadi sektor bisnis yang mampu menarik investasi,” ujar Luhur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Selasa (31/3/2026). Menurutnya, destinasi wisata tidak hanya berfungsi sebagai lokasi rekreasi, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha lain serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyoroti kondisi infrastruktur jalan sebagai salah satu hambatan utama dalam menarik investor ke daerah. “Beberapa investor yang ingin ke Tanah Datar komplain kepada kami karena kondisi jalan yang rusak. Padahal, jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Ini menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan sektor pariwisata,” ungkapnya.
Eka Putra berharap Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dapat memberikan dukungan melalui alokasi Transfer ke Daerah (TKD), khususnya untuk perbaikan jalan provinsi yang menjadi akses utama ke kawasan wisata. Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Panti Rambatan yang terdampak bencana banjir bandang pada 2024 dan hingga kini masih membutuhkan penanganan serius.
Bupati Eka Putra juga meminta agar aspirasi tersebut dapat disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat dan instansi terkait guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi dan pengembangan pariwisata. Di sisi lain, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyoroti persepsi publik terkait kondisi jalan rusak yang kerap disalahartikan sebagai tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Jalan buruk pemerintah daerah selalu disalahkan di media sosial padahal itu adalah jalannya provinsi. Begitu juga kami di DPRD padahal upaya perbaikan telah beberapa kali kami perjuangkan tapi kami selalu salah di media sosial,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong perbaikan infrastruktur serta menjaga kinerja tata kelola keuangan daerah agar tetap optimal.
Melalui sinergi pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan pengembangan sektor pariwisata di Tanah Datar dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan daya tarik investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah.
