Headline.co.id, Jogja ~ Anggaran belanja negara dalam APBN tahun 2026 mencapai Rp3.843 triliun, menjadikannya salah satu yang terbesar di ASEAN. Namun, besarnya alokasi anggaran ini tidak serta-merta menjamin keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ekonom UGM, Elan Satriawan, M.Ec., Ph.D., dalam diskusi Ramadan Public Lecture bertajuk “Menakar Efisiensi Belanja Pembangunan Manusia Indonesia” di Masjid Kampus UGM, Senin (9/3).
Elan mengingatkan bahwa anggaran APBN harus dimanfaatkan secara optimal agar benar-benar memberikan dampak positif. Ia mencontohkan program sertifikasi guru yang menyerap banyak anggaran, tetapi belum menunjukkan peningkatan signifikan pada kapasitas guru dan prestasi siswa. Elan merujuk pada publikasi di Quarterly Journal of Economics yang menyatakan bahwa peningkatan intensif dan kapasitas guru tidak sejalan dengan prestasi siswa yang tetap stagnan.
Menurut Elan, tugas negara tidak hanya mengelola anggaran, administrasi, dan keamanan, tetapi juga membuat kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Negara harus menyediakan kebutuhan dasar, fasilitas, dan akses yang layak bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp3.843 triliun berasal dari pajak rakyat dan harus digunakan sebaik-baiknya. “Ketika ada korupsi, keborosan, hingga misalokasi, itu sudah termasuk pelanggaran amanah, bukan sekadar kesalahan teknis administrasi,” ujarnya.
Elan juga menyoroti masalah dalam penggunaan anggaran APBN yang belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan dominasi belanja birokrasi atas belanja substantif, serta lemahnya akuntabilitas berbasis hasil. Indikator penilaian Key Performance Indicator (KPI) di Kementerian dan Lembaga masih menekankan penyerapan anggaran, bukan hasil. “Saya kira ini masih terdapat kesalahan desain kebijakan serta adanya fragmentasi kelembagaan,” jelasnya.
Elan menyarankan agar pemerintah mengubah KPI dari penyerapan anggaran ke penilaian kinerja berdasarkan dampak kepada masyarakat. Diperlukan penguatan basis data antar kementerian dan lembaga untuk fokus pada informasi yang sama. Evaluasi berbasis bukti juga penting agar setiap program beranggaran memberikan hasil nyata sesuai tujuan. Tantangan utama pembangunan manusia di Indonesia bukan kekurangan anggaran, tetapi minimnya efektivitas dan lemahnya tata kelola kebijakan berbasis bukti. “Di sini peran aktif masyarakat sipil dan akademisi sangat diperlukan karena suara sekecil apapun diperlukan sebagai feedback bagi pemerintah,” ungkapnya.
