Headline.co.id, Bupati Bojonegoro ~ Setyo Wahono, mengadakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Angling Dharma pada Rabu (4/3/2026). Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya peran camat yang responsif dan solutif dalam menangani berbagai isu pembangunan prioritas di wilayah masing-masing.
Setyo Wahono menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi pemerintah daerah dan para camat, yang merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus mampu menjawab serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. “Posisi camat sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Karena itu harus selalu berkomunikasi dengan masyarakat serta bersikap visioner, koordinatif, tegas, responsif, dan berintegritas dalam membangun pemerintahan yang tertib serta mampu menjawab tantangan,” ujarnya.
Bupati menambahkan bahwa koordinasi yang baik dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, camat juga diminta memahami kondisi demografi dan geografis wilayah masing-masing agar mampu mengembangkan potensi yang ada di setiap kecamatan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, juga mengingatkan jajarannya untuk terus memantau kondisi wilayah, termasuk mengawasi bangunan yang tidak memiliki izin. Ia menyampaikan bahwa prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 meliputi pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, serta pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata. “Silakan diusulkan mana yang paling prioritas, sehingga harapan kita bersama sesuai arahan Bupati dapat terwujud, yakni pemerintah yang hadir secara responsif dan solutif,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, menambahkan bahwa rapat koordinasi tersebut juga diisi dengan pemaparan dari para camat terkait program prioritas di wilayah masing-masing. Pemaparan tersebut mencakup potensi wilayah seperti sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk pengelolaan aset pemerintah daerah di wilayah kecamatan.
Selain itu, dibahas pula kebutuhan pembangunan infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, sekolah, serta sarana dan prasarana lainnya. Rapat koordinasi juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seperti program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega. Selain itu, turut dibahas perkembangan verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional serta data keluarga yang telah maupun belum menerima program bantuan dari pemerintah daerah. Para camat juga diminta menyampaikan data pengangguran di masing-masing desa sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
