Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, telah menyerahkan bantuan stimulan tahap kedua untuk rumah rusak kepada masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Total bantuan yang diberikan pada tahap ini mencapai Rp86,1 miliar, yang mencakup ribuan unit rumah dengan kerusakan ringan dan sedang.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Menko PMK di Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terkoordinasi antar kementerian dan lembaga.
Pada tahap kedua ini, Kabupaten Bireuen menerima alokasi terbesar dibandingkan daerah lain di tiga provinsi terdampak. Sebanyak 4.347 unit rumah mendapatkan bantuan, terdiri dari 2.954 unit rumah rusak ringan dengan nilai sekitar Rp44,31 miliar, serta 1.393 unit rumah rusak sedang dengan nilai Rp41,79 miliar. “Hari ini adalah tahap kedua kita menyalurkan bantuan stimulan untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan. Kabupaten Bireuen mendapatkan bantuan terbesar dalam program rehab tahap dua di tiga provinsi ini,” ujar Pratikno.
Menko PMK menegaskan bahwa percepatan pemulihan di wilayah terdampak merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga. Pemerintah, menurutnya, akan terus bekerja keras agar proses rehabilitasi berjalan secepat mungkin meskipun menghadapi tantangan bencana berulang di berbagai wilayah di Indonesia. “Bapak Presiden selalu memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk secepat-cepatnya memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kami memohon maaf barangkali Bapak Ibu mengharapkan jauh lebih cepat yang bisa kami lakukan, tetapi kita akan terus berusaha untuk secepatnya. Termasuk pembangunan kembali rumah rusak berat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan perhatian khusus menjelang Ramadan dan Idulfitri, agar masyarakat terdampak dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan lebih nyaman. Dalam hal perencanaan, pemerintah telah menetapkan rencana induk versi 1 dan saat ini menunggu masukan hingga akhir Maret untuk finalisasi. Rencana induk tersebut akan menjadi dasar penganggaran oleh Kementerian Keuangan, sehingga pemerintah daerah diminta aktif mengawal pengajuan usulan sesuai tata prosedur yang berlaku kepada Bappenas. “Penetapan rencana induk ini menjadi penting karena menjadi basis untuk penganggaran oleh Kementerian Keuangan. Jadi bagi para kepala daerah, mohon dikawal untuk memasukkan usulan sesuai dengan tata prosedur yang berlaku ke Bappenas pada Maret ini,” tuturnya.
Menko PMK menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dikawal secara terpadu agar pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga menghasilkan hunian yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana di masa mendatang. Acara tersebut juga dihadiri secara daring dan luring oleh Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bireuen Mukhlis, serta perwakilan dari kementerian/lembaga, dan para bupati dan walikota dari wilayah terdampak bencana lainnya.
