Headline.co.id, Jogja ~ Jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,2 juta orang dalam setahun, menurut laporan dari Mandiri Institute. Pada tahun 2024, jumlah kelas menengah tercatat sebanyak 47,9 juta orang, namun angka ini menurun menjadi 46,7 juta orang pada tahun 2025. Proporsi kelas menengah terhadap total populasi juga turun dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen. Sementara itu, kelompok aspiring middle class (AMC) meningkat sebanyak 4,5 juta jiwa, mencakup 50,4 persen dari populasi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia hidup tepat di bawah ambang batas kelas menengah, rentan untuk jatuh kembali meskipun dekat untuk naik kelas.
Dr. Wisnu Setiadi Nugroho, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyoroti bahwa penurunan ini bukan sekadar masalah statistik, melainkan juga menyangkut rasa aman. Kelas menengah biasanya merasa cukup dengan penghasilannya untuk menabung dan merencanakan masa depan. “Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” ujarnya di Kampus UGM, Rabu (18/2).
Wisnu menjelaskan bahwa kelas menengah di Indonesia cenderung tipis dan berada di batas bawah. Fondasi yang rapuh ini membuat mereka rentan terhadap guncangan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kenaikan biaya hidup. “Membesarnya AMC hari ini mencerminkan betapa banyak keluarga yang kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian,” tambahnya.
Menurut Wisnu, penurunan kelas menengah ini disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak menjanjikan mobilitas. Banyak pekerjaan baru bersifat survival-based, cukup untuk bertahan hidup tetapi tidak untuk naik kelas. “Ekonomi gig, kerja informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja, tetapi jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas,” jelasnya.
Selain itu, daya beli kelas menengah bawah tergerus akibat upah riil yang stagnan sementara biaya hidup meningkat. Ini menyebabkan tekanan senyap yang menggerogoti kemampuan menabung dan merencanakan masa depan. Banyak keluarga terlihat “baik-baik saja”, tetapi ruang napas fiskal dan keuangan mereka semakin sempit.
Wisnu juga menyoroti meningkatnya pekerjaan rentan berbasis rumah tangga yang tidak dilengkapi jaminan sosial. “Kita belum memiliki shock absorber yang memadai bagi kelompok nyaris menengah,” katanya. Kebijakan sosial saat ini lebih berfokus pada kelompok miskin, sementara AMC yang menjadi mayoritas populasi berada dalam wilayah abu-abu.
Risiko terbesar yang dihadapi adalah aspiration without mobility, di mana aspirasi masyarakat tinggi tetapi tidak ada jalur struktural untuk mencapainya. Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, masyarakat berhadapan dengan jebakan mobilitas. “Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh,” imbuh Wisnu.
Untuk mengatasi masalah ini, Wisnu menekankan perlunya menciptakan pekerjaan yang membuka mobilitas, seperti di sektor manufaktur bernilai tambah dan jasa modern. Pendidikan vokasi harus terhubung dengan kebutuhan industri. Selain itu, perlu ada bantalan risiko bagi aspiring middle class, seperti jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial yang menjangkau pekerja non-formal.
Wisnu menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan yang dirancang untuk membuka mobilitas, bukan sekadar redistribusi jangka pendek. Bantuan sosial perlu dievaluasi agar tidak menciptakan cliff effect. “Kelas menengah bukan hanya kategori statistik. Ia adalah penyangga stabilitas, sumber konsumsi, pembayar pajak, dan yang paling penting, penjaga optimisme sosial,” tutupnya.
