Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Senin (16/2/2026) waktu setempat. Pertemuan ini membahas upaya perdamaian di Palestina serta komitmen untuk memperkuat sistem multilateral.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menegaskan kembali posisi Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik Palestina. Ia menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Sekjen PBB dan menekankan komitmen kuat Indonesia terhadap PBB dan multilateralisme. “Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi Solusi Dua Negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” ujar Menlu dalam keterangan pers yang dirilis Kemlu RI, Selasa (17/2/2026).
Menlu Sugiono juga memaparkan sejumlah agenda diplomasi Indonesia yang akan berlangsung pekan ini. Ia menyatakan rencana kehadirannya dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu (18/2/2026), yang akan membahas upaya perdamaian di Timur Tengah dengan fokus pada tantangan yang terus berkembang di Palestina. Selain itu, Menlu menginformasikan rencana partisipasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington D.C. pada Kamis (19/2/2026) bersama sejumlah pemimpin dunia.
Menlu menekankan bahwa partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk Board of Peace, adalah wujud komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan abadi. Ia memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan Board of Peace harus bersinergi dan memperkuat upaya yang tengah dilakukan PBB. Menlu RI menegaskan kembali keyakinan Indonesia terhadap pentingnya sistem multilateral sebagai pilar utama dalam menjaga perdamaian dan menegakkan hukum internasional.
Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan apresiasi atas konsistensi komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai isu Palestina. Antonio Guterres juga menegaskan keprihatinannya terhadap situasi di Tepi Barat yang dinilainya secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB terkait. Kedua pemimpin bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi keamanan dan pembangunan global, serta berbagai isu strategis di kawasan.
