Headline.co.id, Indonesia Akan Memprioritaskan Penguatan Kerja Sama Ekonomi ~ pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) yang akan berlangsung pada 15 April 2026. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, pada Jumat, 13 Februari 2026.
Tri Tharyat menegaskan bahwa forum ini tidak hanya menjadi arena perdebatan politik, tetapi juga bertujuan menghasilkan solusi ekonomi nyata bagi negara berkembang. “Marwah D-8 adalah ekonomi dan pembangunan. Ketika terlalu masuk ke ranah politik, efektivitas organisasi justru berkurang. Fokus kita adalah kolaborasi konkret,” ujarnya.
Salah satu agenda utama Indonesia adalah penyelenggaraan D-8 Halal Expo yang akan menampilkan lebih dari 100 exhibitor. Pemerintah menargetkan ajang ini sebagai sarana promosi produk halal nasional, terutama dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain pameran dagang, forum ini juga membuka peluang business matching dan memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA) antarnegara anggota.
Tri menjelaskan bahwa saat ini pengakuan sertifikasi halal Indonesia baru berjalan secara bilateral dengan Malaysia. Melalui D-8, Indonesia ingin memperluas pengakuan tersebut untuk memudahkan akses produk halal nasional ke pasar global. “Selain sektor halal, Indonesia juga mendorong penguatan perdagangan melalui optimalisasi skema Preferential Trade Agreement (PTA), termasuk peningkatan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang menjadi salah satu komoditas unggulan di pasar D-8,” tambahnya.
Di bidang ekonomi digital, pemerintah berencana memperluas penggunaan sistem pembayaran QRIS lintas negara, dengan Turki dan Mesir sebagai target potensial karena banyaknya diaspora dan pelajar Indonesia. Meskipun belum menjadi agenda formal tingkat kepala negara, pemerintah akan memulai dengan showcase keberhasilan QRIS sebagai sistem pembayaran yang efisien dan aman. “Kita realistis, tidak berharap hasil langsung, tetapi setidaknya ada peta jalan integrasi ekonomi digital,” jelas Tri.
Indonesia juga akan mengusulkan pembentukan D-8 Disaster Resilience Center sebagai warisan keketuaan. Pusat ini akan difokuskan pada pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta kerja sama teknis untuk mitigasi bencana, mengingat sebagian besar negara anggota berada di kawasan rawan bencana.
Pelaksana Harian Direktur Informasi dan Media Kemlu, Dewi Avilia, menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun strategi komunikasi publik KTT D-8 sejak awal dengan mengacu pada pengalaman penyelenggaraan forum internasional sebelumnya. Namun, kali ini dilakukan pembaruan informasi harian termasuk penyediaan narasumber strategis untuk memastikan isu D-8 menjadi bagian dari percakapan publik. “Tujuan kami membanjiri ruang publik dengan informasi yang akurat dan konsisten, sehingga saat KTT digelar, masyarakat sudah memahami substansi forum ini,” ujar Dewi. Selain penguatan publikasi domestik, pemerintah juga menargetkan pemberitaan positif di media internasional agar D-8 mendapat perhatian global.
Dalam KTT mendatang, para pemimpin negara anggota akan memberikan guiding principles sebagai arah kebijakan bagi kementerian dan lembaga di masing-masing negara hingga akhir masa keketuaan Indonesia pada 31 Desember 2027. Agenda Indonesia tidak berhenti pada pelaksanaan KTT, melainkan akan berlanjut melalui berbagai program ekonomi, digital, dan pembangunan hingga masa kepemimpinan berakhir.
