Headline.co.id, Bojonegoro ~ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan kegiatan Sapa Bupati di Pendopo Malowopati sebagai forum dialog publik. Acara ini difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan disampaikan oleh warga kepada Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono. Fauzan, warga Desa Klepek, Kecamatan Kapas, mengeluhkan kondisi jalan desa sepanjang 50 meter yang rusak akibat aliran anak Sungai Pacal. Ia berharap jalan tersebut dapat segera diperbaiki agar kembali berfungsi dengan baik.
Istain Manaf, warga Sidokumpul, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, juga menyampaikan keluhan terkait minimnya penerangan jalan umum (PJU) dan jalan lingkungan, terutama akses menuju Desa Wadang. Ia juga mendorong peningkatan transparansi pemerintah melalui pemanfaatan kanal digital.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Setyo Wahono menegaskan pentingnya pengelolaan data digital dalam pelayanan publik. Pemkab Bojonegoro saat ini tengah berupaya mengintegrasikan data dalam sistem layanan satu atap. Mengenai penerangan jalan umum, Bupati Wahono membuka ruang bagi pemerintah desa untuk mengajukan proposal. “Untuk masalah PJU, kepala desa dapat mengajukan proposal kepada kami. Nanti akan kami telaah dan pasti kami tindak lanjuti,” ujar Bupati Wahono dalam siaran tertulis Pemkab Bojonegoro, Selasa (20/1/2026).
Bupati Wahono juga merespons aspirasi dari kelompok disabilitas netra. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung keberadaan galeri disabilitas, membantu promosi produk, serta menyediakan alat pendukung guna meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Selain itu, ia menegaskan bahwa pemasangan stiker keluarga miskin dilakukan untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan sebagai upaya mewujudkan keluarga mandiri. “Harapan kami, Bojonegoro menjadi kabupaten yang maju, bahagia, makmur, dan membanggakan,” tegasnya.
Kegiatan Sapa Bupati ini memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan pertanyaan yang langsung ditanggapi oleh kepala daerah. Berbagai isu yang dibahas meliputi pemasangan stiker keluarga miskin, pengelolaan data digital dan portal layanan, penerangan jalan umum, transparansi proyek infrastruktur, hingga persoalan ketenagakerjaan.
